ANALISIS HUKUM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 40 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (thrifting) DI KOTA PALEMBANG

MESYA DWI ANJANI, NIM.502021171 (2025) ANALISIS HUKUM KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN DAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NO. 40 TAHUN 2022 TENTANG LARANGAN JUAL BELI PAKAIAN BEKAS IMPOR (thrifting) DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502021171_BAB I _ DAFTAR PUSTAKA .pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text
502021171_BAB II .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (280kB)
[img] Text
502021171_BAB III .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (230kB)
[img] Text
502021171_BAB IV .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (49kB)
[img] Text
502021171_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)
[img] Text
502021171_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (7MB)
[img] Text
502021171_COVER _SAMPAI_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (15MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi dan efektivitas keberlakuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 terkait larangan jual beli pakaian bekas impor (thrifting) di Kota Palembang. Maraknya praktik jual beli pakaian bekas impor di berbagai platform, baik offline maupun online, telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan ekonomi yang perlu dikaji secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode normatif- empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan, dengan melakukan wawancara terhadap pelaku usaha thrifting dan penjual baju lokal di Kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kedua regulasi tersebut di Kota Palembang belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) minimnya sosialisasi regulasi kepada masyarakat, 2) lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, 3) tingginya permintaan pasar terhadap pakaian bekas impor, dan 4) faktor ekonomi yang mendorong masyarakat tetap melakukan praktik jual beli pakaian bekas impor. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan realitas sosial-ekonomi masyarakat Kota Palembang. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya evaluasi dan penyempurnaan kebijakan yang mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat, peningkatan efektivitas pengawasan, serta pemberdayaan pelaku usaha lokal sebagai alternatif solusi dalam mengatasi permasalahan perdagangan pakaian bekas impor di Kota Palembang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H. 2. Indrajaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Hukum Perdagangan, Pakaian Bekas Impor, Thrifting, Penegakan Hukum, Kota Palembang
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Dagang
Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 17 May 2025 02:30
Last Modified: 17 May 2025 02:30
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30986

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.