HARRI SAPTO, S.H, M. H, 91222031 (2024) PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMBATALAN PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (STUDY PUTUSAN NOMOR : 526/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel). Masters thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 91222031_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 91222031_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (434kB) | Request a copy
	Text 91222031_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (297kB) | Request a copy
	Text 91222031_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (101kB) | Request a copy
	Text 91222031_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB) | Request a copy
	Text 91222031_HARRI SAPTO.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam Undang-Undang Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang Perkawinan Campuran beda kewarganegaraan dan Perjanjian Perkawinan terkait dengan Pemisahan harta perkawinan yang diatur dalam Perundang-Undangan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimanakah akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkawinan campuran di Indonesia? dan bagaimanakah pertimbangan majelis hakim terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada Putusan perkara nomor : 526/Pdt.G/2012/PN/.JKT.SEL. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif ini merupakan proses untuk menentukan prinsip-prinsip hukum, aturan hukum, serta doktrin hukum dari isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan jawaban. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkawinan campuran di Indonesia yaitu Bahwa perkawinan tersebut batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya karena pembuatan perjanjian perkawinan tersebut setelah Perkawinan yang dilangsungkan di Melbroune Australia Pada tanggal 18 Mei 2003, dan satu tahun kemudian pembuatan perjanjian perkawinan tanggal 29 April 2003 sehingga dengan demikian pembuatan perjanjian kawin tersebut bertentangan dengan UUPerkawinan khususnya dalam Pasal 29 ayat ( 1 ) jo Pasal 147 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian kawin dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung Akta Perjanjian Pekawinan tersebut Batal Demi Hukum yang sudah diputus oleh Majelis Hakim pada Putusan Perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL. Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 69/PUU-IXX2015 baru dikeluarkan keputusan pada tahun 2015. Dan Pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran pada Putusan Perkara Nomor : 526/Pdt.G/2012/PN.JKT.SEL bahwa Surat perjanjian kawin antara penggugat dan tergugat yang dibuat dan ditanda tangani oleh turut tergugat I Notaris tersebut dibuat setelah adanya perkawinan, Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya perjanjian antara penggugat dan tergugat, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menghukum tergugat untuk membayar beaya yang timbul dalam perkara ini, menolak gugatan penggugat untuk selebihnya dan Majelis Hakim juga mempertimbangkan sesuai dengan azas keadilan dan kemanfaatan, memberikan hak yang sama kepada penggugat maupun tergugat..

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	PEMBIMBING : 1. Dr.KN.Sofyan Hasan, S.H.,M.H : 2. Dr.Khalisah Hayatuddin, S.H,M.Hum
Uncontrolled Keywords:	PERTIMBANGAN HAKIM, PEMBATALAN PERJANJIAN, PERKAWINAN CAMPURAN
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	17 May 2025 04:25
Last Modified:	17 May 2025 04:25
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30932

Actions (login required)

View Item