WAHYU HANIF FADHLI, NIM. 502021213 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MAHASISWA YANG MENJADI KORBAN PERUNDUNGAN PADA SAAT KEGIATAN PENGENALAN KAMPUS (PKKMB). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.
|
Text
502021213__BAB I __ DAFTAR _ PUSTAKA.pdf - Published Version Download (7MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502021213_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (269kB) |
|
![]() |
Text
502021213_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (274kB) |
|
![]() |
Text
502021213_ BAB IV ,.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (89kB) |
|
![]() |
Text
502021213_DAFTAR _ PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (310kB) |
|
![]() |
Text
502021213_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) |
|
![]() |
Text
502021213_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN_.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (14MB) |
Abstract
Universitas berperan dalam pendidikan, penelitian, serta pengabdian masyarakat, termasuk membentuk karakter mahasiswa. Salah satu program untuk mengenalkan mahasiswa baru pada lingkungan kampus adalah Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB). Dalam praktiknya kegiatan ini sering disalahgunakan dengan adanya tindakan perundungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap mahasiswa korban perundungan dalam PKKMB? dan (2) Bagaimana upaya pencegahan perundungan di lingkungan universitas? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan analisis mendalam terhadap penerapan perlindungan hukum bagi korban perundungan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari buku, jurnal, serta berita untuk melengkapi analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap mahasiswa korban perundungan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Universitas Muhammadiyah Palembang telah membentuk Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT) yang bertugas menangani kasus perundungan serta memastikan hak korban terpenuhi. Pencegahan dilakukan melalui sosialisasi, regulasi ketat, pelatihan panitia PKKMB, serta mekanisme pelaporan yang aman. Langkah-langkah ini diharapkan menciptakan lingkungan kampus yang kondusif, aman, dan bebas dari perundungan. Kata Kunci: PKKMB, perundungan, perlindungan hukum, universitas, pencegahan
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | pembimbing : 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum. 2. Wicaksono Putra Hariyadi, S.H., M.H, |
Uncontrolled Keywords: | PKKMB, perundungan, perlindungan hukum, universitas, pencegahan |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 19 May 2025 04:17 |
Last Modified: | 19 May 2025 04:17 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30881 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |