Indo Esa, 502021064 (2025) AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021064_BAB I_DAFTAR PUSTA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502021064_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text 502021064_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (341kB)
	Text 502021064_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (32kB)
	Text 502021064_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB)
	Text 502021064_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021064_Cover_Sampai_Lampiran-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMEGANG SURAT TANAH YANG BELUM DIDAFTARKAN PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PALEMBANG INDO ESA Sertifikat tanah berfungsi sebagai bukti kepemilikan yang sah dan memiliki kekuatan hukum. Namun, masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan surat tanahnya di Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga status tanah tersebut menjadi tidak kuat secara hukum. Kebanyakan masyarakat indonesia surat dengan bukti kepemilikan hanya batas surat camat/kwitansi yang belum disertifikatkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap pemegang Surat Tanah yang belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Palembang, dan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang surat tanah yang belum didaftarkan di BPN. Metode penelitian yang digunakan Metode normatif, Adapun hasil penelitian menjelaskan adalah Akibat hukum terhadap pemegang Surat Tanah yang belum di daftarkan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) salah satunya Tidak ada Perlindungan Hukum, Kesulitan dalam pembuktian kepemilikan, Rentan terjadi nya sengketa tanah, akan mengalami kesulitan jika ingin melakukan transaksi jual beli tanah. sehingga, Tidak ada perlindungan hukum bagi pemegang surat tanah yang belum di daftarkan pada BPN Palembang, sebab perlindungan hukum akan tercipta setelah suatu bidang tanah daftarkan ke BPN Palembang. Akan tetapi, sistem publikasi pendaftaran tanah di indonesia memberikan suatu upaya bagi pemilik hak atas tanah yang belum terdaftar, dengan terbukanya kesempatan untuk mengajukan keberatan maupun gugatan ke pengadilan. Kata kunci : Sertifikat, Surat tanah, Badan Pertanahan nasional (BPN)

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Dosen pembimbing: 1. Atika Ismail, S.H.,M.H. 2. Febrina Hertika Rani,S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Sertifikat, Surat tanah, Badan Pertanahan nasional (BPN)
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	15 May 2025 06:31
Last Modified:	15 May 2025 06:31
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30858

Actions (login required)

View Item