ALAN TARISKA PUTRA, NIM : 502021063 (2025) PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.
|
Text
502021063_BAB I_DAFTAR PUTAKA.pdf Download (2MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502021063_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (931kB) |
|
![]() |
Text
502021063_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (618kB) |
|
![]() |
Text
502021063_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (383kB) |
|
![]() |
Text
502021063_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB) |
|
![]() |
Text
502021063_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (338kB) |
|
![]() |
Text
502021063_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
Abstract
ABSTRAK PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENJUALAN MINUMAN KERAS YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ALAN TARISKA PUTRA Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan minuman keras tanpa izin dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Fenomena penjualan minuman keras ilegal semakin marak di tengah masyarakat, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menimbulkan dampak sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, gangguan ketertiban umum, serta risiko terhadap kesehatan masyarakat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar-dasar hukum yang mengatur peredaran minuman keras serta bentuk pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan perizinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, dan berbagai peraturan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa perbuatan menjual minuman keras tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang memenuhi unsur tindak pidana, seperti kesalahan, perbuatan melawan hukum, dan adanya hubungan kausal. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara, denda, maupun sanksi administratif lainnya. Penegakan hukum yang efektif dan konsisten sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta menciptakan rasa aman di masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan regulasi dan strategi hukum dalam menangani peredaran minuman keras ilegal. Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, minuman keras, hukum pidana.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing 1. Luil maknun, S.H.,M.H 2. Syahriati fakhriah, S.H.,M.H |
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Pertanggungjawaban pidana, minuman keras, hukum pidana. |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 14 May 2025 06:43 |
Last Modified: | 14 May 2025 06:43 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30769 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |