yoga, nim: 502021252 (2025) TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEBORAN MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN. Skripsi thesis, univeraitas muhammadiyah palembang.

Preview	Text 502021252_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502021252_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (425kB)
	Text 502021252_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (381kB)
	Text 502021252_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (216kB)
	Text 502021252_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (386kB)
	Text 502021252_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021252_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENGEBORAN MINYAK ILEGAL DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN YOGA Illegal oil drilling atau pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin merupakan masalah kompleks yang menimbulkan dampak hukum, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum bagi para pelaku pengeboran minyak ilegal, serta efektivitas penegakan hukum dalam menanggulangi praktik ini.Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang melibatkan studi kepustakaan, observasi, wawancara dengan pihak terkait serta analisis terhadap regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku illegal oil drilling masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya pengawasan, keterlibatan pihak tertentu dalam kegiatan ilegal, serta faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk tetap melakukan pengeboran tanpa izin.Tanggung jawab hukum pelaku pengeboran ilegal mencakup sanksi pidana, administratif, dan kewajiban pemulihan lingkungan. Dampak dari illegal oil drilling meliputi pencemaran tanah, air, udara, serta meningkatnya konflik sosial di masyarakat. Upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah masih belum efektif, sehingga diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk pemberdayaan ekonomi alternatif dan peningkatan pengawasan.Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, penyediaan lapangan kerja alternatif bagi masyarakat yang bergantung pada pengeboran ilegal, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan, diharapkan kasus illegal oil drilling di Kabupaten Musi Banyuasin dapat diminimalisir. Kata kunci: Pengeboran minyak ilegal, penegakkan hukum, tanggung jawab pidana, Kabupaten Musi Banyuasin.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Indrajaya, S.H., M.H 2. ⁠Yonani, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Pengeboran minyak ilegal, penegakkan hukum, tanggung jawab pidana, Kabupaten Musi Banyuasin.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	13 May 2025 03:22
Last Modified:	13 May 2025 03:22
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30675

Actions (login required)

View Item