RAHMAT FADEL HAMKA, NIM 502021278 (2025) PENERAPAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.
|
Text
502021278_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview |
|
![]() |
Text
502021278_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (577kB) |
|
![]() |
Text
502021278_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (591kB) |
|
![]() |
Text
502021278_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (196kB) |
|
![]() |
Text
502021278_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (314kB) |
|
![]() |
Text
502021278_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) |
|
![]() |
Text
502021278_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB) |
Abstract
ABSTRAK PENERAPAN SANKSI ATAS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 4/Pid.Sus-A2024/PN.PLG RAHMAT FADEL HAMKA Salah satu yang menjadi perhatian serius yakni kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari zaman ke zaman mengalami peningkatan yang signifikat dengan modus-modus operandi yang dilakukan dengan cara-cara yang beragam jenisnya oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memenuhi hasratnya. Permasalahan Apakah dasar hakim dalam memutus tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana di dalam putusan nomor 4/Pid.sus-A/2024/PN.PLG Dan Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan nomor 4/Pid.Sus-4/2024/PN.PLG. Penelitian adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Dasar Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG hakim telah mempertimbangkan yaitu Aspek yuridis, hakim mengacu pada ketentuan Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’, Aspek psikologis, hakim mempertimbangkan dampak trauma terhadap korban serta kondisi mental pelaku sebagai anak, Aspek sosiologi, hubungan antara pelaku dan korban, serta dampak terhadap keluarga dan masyarakat menjadi pertimbangan penting. Putusan ini mencerminkan pendekatan hukum yang progresif, humanis, dan mengutamakan prinsip keadilan restoratif. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-A/2024/PN.PLG telah diterapkan dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, dan juga memperhatikan prinsip diversi dan keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, dapat dikatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, yakni penjara 12 hari, belum cukup memberikan efek jera yang optimal. Kata kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing 1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H 2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H |
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Anak |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1) |
Depositing User: | Mahasiswa Fakultas Hukum |
Date Deposited: | 13 May 2025 03:24 |
Last Modified: | 13 May 2025 03:24 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30666 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |