Nadila merika agnesia, Nim : 502021184 (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021184_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502021184_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	Text 502021184_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (525kB)
	Text 502021184_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (9kB)
	Text 502021184_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (134kB)
	Text 502021184_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (936kB)
	Text 502021184_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLISI YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN NADILA MERIKA AGNESIA Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan konsep-konsep keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktik nyata. Secara normatif, Indonesia memiliki aturan hukum tentang kepemilikan senjata api oleh warga sipil. Beberapa dasar hukum yang mengatur hal ini Undang- Undang No. 8 Tahun 1948 mengenai senjata api, serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 20 Tahun 1960 yang mengatur kewenangan perizinan senjata api. senjata api memang dimiliki oleh anggota kepolisian, akan tetapi tidak semua anggota polri diberikan izin untuk memiliki senjata api. Oleh karenanya anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin merupakan perbuatan tindak pidana. Skripsi ini memfokuskan membahas permasalahan sebagai berikut : 1). Lembaga hukum mana yang berwenang untuk mengadili anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin ? 2). Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin ?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang di dukung oleh data empiris. Berdasarkan hasil penelitian permasalahan tersebut di atas didapatkan hasil bahwa lembaga hukum yang berwenang untuk mengadili anggota polisi yang memiliki senjata api tanpa izin adalah pengadilan negeri. Selanjutnya proses penegakan hukum terhadap anggota polri yang memiliki senjata api tanpa izin oleh pengadilan negeri melalui berbagai tahapan seperti, hasil penyelidikan yang dilakukan dan didampingi oleh 2 orang saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, surat keterangan dakwa sesuai pasal 184 KUHAP, ) penuntutan oleh jaksa, dan pemeriksaan di persidangan pengadilan dan di sidangkan oleh majelis hakim sampai mendapatkan hukuman yang berkekuatan hukum tetap (intra). Kata Kunci: Penegakan Hukum, Senjata Api Ilegal, Tindak Pidana, Anggota Polisi

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1.Dr.SUHARYONO, S.H., M.H 2. ROSMAWATI, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Penegakan Hukum, Senjata Api Ilegal, Tindak Pidana, Anggota Polisi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	09 May 2025 03:09
Last Modified:	09 May 2025 03:09
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30555

Actions (login required)

View Item