MUHAMMAD DAVIN ALFARIZ, NIM : 502021215 (2025) ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021215_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502021215_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (496kB)
	Text 502021215_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (462kB)
	Text 502021215_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text 502021215_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text 502021215_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (713kB)
	Text 502021215_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG MELALUI KOPERASI SIMPAN PINJAM DI PROVINSI SUMATERA SELATAN MUHAMMAD DAVIN ALFARIZ Tindak pidana penggelapan uang di Indonesia adalah masalah serius yang dapat mengganggu integritas sistem keuangan di suatu negara. Tindak pidana penggelapan uang di indonesia merupakah kejahatan luar biasa. Sehingga di tangani dengan cara yang luar biasa. penggelapan dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia, karena telah menyebabkan kerugian, dan menghilangkan hak-hak setiap individu. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di kota palembang (2) Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan uang dalam kegiatan koperasi simpan pinjam di kota palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, sedangkan pendekatan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Lembaga Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang berperan dalam mengawasi tindak pidana penggelapan uang pada koperasi di kota palembang. Adapun dalam proses pengawasan tidak pidana penggelapan uang di koperasi simpan pinjam, ada bagian tertentu untuk mengawasi bahwa koperasi tersebut brjalan sesuai Undang-undang perkoperasian. Hambatan yang ditemukan pengawas adalah lemahnya pengawasan dari badan pengawas koperasi yang bersangkutanyang mengawasi kinerja pengurus agar sesuai dengan tempatnya. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada Pemerintah untuk membuat lembaga audit internal untuk koperasi dibawah binaan agar mencegah terjadinya tindak pidana penggelapan. Selain itu Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang berhak memeriksa dan mencurigai seluruh koperasi yang tidak memiliki akta,serta perizinan ataupun dokumen yang lengkap sebagai syarat menjalankan koperasi yang di keluarkan melalui Kemenkumham berdasarkan Undang-undang yang ada dan Dinas Koperasi berhak mengambil langkah untuk melakukan penindakan. Kata kunci: Dinas Koperasi dan UKM,Analisis Hukum,Tindak Pidana Penggelapan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Erli Salia,S.H.,M.H 2. Hj. Yonani Hasyim, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Dinas Koperasi dan UKM,Analisis Hukum,Tindak Pidana Penggelapan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	09 May 2025 03:23
Last Modified:	09 May 2025 03:23
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30548

Actions (login required)

View Item