MUHAMMAD FAIRUZ, NIM : 502021225 (2025) ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG UPAYA KESEHATAN SISTEM REPRODUKSI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021225_BAB 1_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502021225 _ BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
	Text 502021225 _ BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text 502021225 _ BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text 502021225_DAFTAR PUSTAKA.PDF.pdf Restricted to Repository staff only Download (197kB)
	Text 502021225 _ LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 502021225 _ COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP ABORSI AKIBAT PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG UPAYA KESEHATAN SISTEM REPRODUKSI ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA Oleh: MUHAMMAD FAIRUZ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum pidana terhadap aborsi yang dilakukan akibat kehamilan akibat pemerkosaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Upaya Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah dan Remaja. Peraturan ini memberikan landasan hukum yang jelas terkait aborsi dalam kondisi khusus, yaitu kehamilan akibat pemerkosaan, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten serta sesuai dengan prosedur dan batas waktu yang telah ditetapkan. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan sekaligus mencegah praktik aborsi ilegal. Berdasarkan perspektif hukum pidana, perempuan yang melakukan aborsi akibat pemerkosaan tidak akan dikenakan sanksi pidana apabila prosedur yang ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, apabila tindakan tersebut dilakukan secara ilegal atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, maka perempuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, tenaga medis yang terlibat dalam proses aborsi wajib mematuhi standar yang berlaku, dan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan, mereka dapat dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Di sisi lain, pelaku pemerkosaan tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat dikenakan hukuman berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, regulasi ini berupaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan hak korban pemerkosaan dengan pengawasan ketat terhadap praktik aborsi, guna memastikan bahwa tindakan tersebut tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Kata Kunci : Hukum Pidana, Aborsi, Pemerkosaan, Kesehatan Reproduksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr.H.Darmadi Djufri, S.H.,MH 2. Dea justicia Ardha, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci : Hukum Pidana, Aborsi, Pemerkosaan, Kesehatan Reproduksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	09 May 2025 03:26
Last Modified:	09 May 2025 03:26
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30508

Actions (login required)

View Item