PUTRI AZRO ULLAYA, NIM : 502021345 (2025) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN UNSUR PAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 459/PDT.G/2024/PA.SMN). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021345_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502021345_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (458kB)
	Text 502021345_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (599kB)
	Text 502021345_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text 502021345_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (305kB)
	Text 502021345_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (418kB)
	Text 502021345_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROSES PEMBATALAN PERKAWINAN DENGAN ALASAN UNSUR PAKSA (STUDI PUTUSAN NOMOR 459/PDT.G/2024/PA.SMN) PUTRI AZRO ULLAYA Perkawinan karena adanya unsur paksa dapat berdampak buruk dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Ada Alasan Unsur Paksa Sebagaimana Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Smn dan Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menolak Dikarenakan Ada Alasan Unsur Paksa Sebagaimana Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Smn. Penelitian adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dan data primer yang diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menolak Pembatalan Perkawinan Dikarenakan Ada Alasan Unsur Paksa Sebagaimana Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Smn sudah tepat dengan menegakkan keadilan dan kepastian hukum, serta menjaga nilai-nilai sosial yang ada. karena hakim menunjukkan integritas dan kebijaksanaan berdasran pertimbangan yuridis, psikologis, dan sosiologis. Penolakan terhadap pembatalan perkawinan didasarkan pada bukti yang tidak cukup kuat untuk mendukung klaim adanya unsur paksa, serta upaya untuk melindungi stabilitas emosional individu dan integritas institusi pernikahan dalam masyarakat. 2) Pertimbangan Hukum Hakim Yang Menolak Dikarenakan Ada Alasan Unsur Paksa Sebagaimana Putusan Nomor 459/Pdt.G/2024/PA.Smn telah tepat yaitu pertama, Pemenuhan Rukun dan Syarat Sah Perkawinan dimana Hakim menegaskan bahwa pernikahan antara pihak penggugat dan pihak tergugat telah memenuhi semua rukun dan syarat sah baik secara keagamaan maupun kenegaraan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut sah dan tidak ada unsur paksa yang dapat dibuktikan. Kedua, Fakta Hukum di Persidangan dimana Hakim mempertimbangkan bukti-bukti, keterangan saksi, dan dalil-dalil yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak mendukung klaim penggugat tentang adanya unsur paksaan, sehingga hakim berpegang pada bukti yang ada untuk menolak permohonan tersebut. Terakhir, Kesesuaian dengan Ketentuan Hukum dimana Hakim menegaskan bahwa jika rukun dan persyaratan nikah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka pernikahan tersebut dianggap sah. Kata kunci : Tinjauan Hukum, proses pembatalan perkawinan, unsur paksa

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. H.Abdul Hamid Usman,SH.,M.hum 2. Ibu Ledy Wila Yustini, SH., MH
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Tinjauan Hukum, proses pembatalan perkawinan, unsur paksa
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	10 May 2025 03:40
Last Modified:	10 May 2025 03:40
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30500

Actions (login required)

View Item