RIZKY HIDAYAT, NIM : 502021254 (2025) TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KASUS PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.PRA/2023/PN.TJK). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021254_BAB I_DAFTAR PUTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502021254_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (347kB)
	Text 502021254_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (370kB)
	Text 502021254_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (192kB)
	Text 502021254_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (512kB)
	Text 502021254_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
	Text 502021254_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM KASUS PRAPERADILAN DI PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 6/PID.PRA/2023/PN.TJK) RIZKY HIDAYAT Tindak Pidana Pemalsuan Surat merupakan kejahatan yang meresahkan dan memiliki dampak yang serius dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum penghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan pertimbangan hakim dalam penghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dan data primer yang diolah secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Dasar Hukum Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Kasus Praperadilandi Pengadilan Negeri Tanjung Karang yakni berdasarkan pada aturan pasal 109 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, dapat dilihat dari keterangan saksi yang diajukan dalam penyidikan tidak cukup kuat, dalam penyidikan ini, tidak ditemukan dokumen yang secara sah dapat dikategorikan sebagai atau hasil pemalsuan, tidak ditemukan bukti bahwa tersangka memiliki niat atau keuntungan dari pemalsuan tersebut dan keterangan tersangka tidak mendukung adanya pemalsuan dan tidak ada bukti lain yang bisa membantah keterangannya sehingga penyidikan dihentikan demi hukum berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor:SP2HP/476/6/Res/ 1.9/2023/ Ditreskrimum dan 2) Pertimbangan hakim dalam penghentian penyidikan tindak pidana pemalsuan surat dalam kasus praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah tepat dengan dilihat berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu penghentian penyidikan dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena bukti yang ada menunjukkan bahwa penyidikan harus dilanjutkan, pertimbangan sosiologis yaitu penghentian penyidikan menciptakan ketidakadilan bagi pelapor dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. pertimbangan psikologis yaitu pelapor merasa dirugikan dan tidak mendapatkan kepastian hukum, yang dapat menurunkan rasa keadilan. Kata kunci : Tinjauan Hukum, Penghentian Penyidikan, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Praperadilan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H 2. Indrajaya, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Tinjauan Hukum, Penghentian Penyidikan, Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Praperadilan
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	10 May 2025 03:35
Last Modified:	10 May 2025 05:03
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30421

Actions (login required)

View Item