ADITYA PRAYOGA, NIM : 502021010 (2025) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021010_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (2MB) | Preview
	Text 502021010_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)
	Text 502021010_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (382kB)
	Text 502021010_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (10kB)
	Text 502021010_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text 502021010_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text 502021010_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PEMALSUAN DOKUMEN EXPOR IMPOR DI PELABUHAN BOOM BARU PALEMBANG ADITYA PRAYOGA Penerapan sanksi pidana terhadap kasus pemalsuan dokumen ekspor impor di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia, termasuk Pelabuhan Boom Baru Palembang, menjadi isu penting dalam menjaga integritas sistem perdagangan dan perekonomian negara. Pelabuhan Boom Baru, yang merupakan salah satu pelabuhan penting di Sumatera Selatan, memiliki peran strategis dalam kegiatan ekspor-impor yang menghubungkan Indonesia dengan negara-negara lain. Keberhasilan dan kelancaran operasional pelabuhan ini sangat tergantung pada sistem dokumentasi yang sah dan terpercaya. Permasalahan yang dikaji daam penelitian ini adalah: Bagailmana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan boom baru Palembang? Apa Upaya Pecegahan Aparat penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Pemalsuan Dokumen Ekspor Impor Di Pelabuhan Boom Baru Palembang?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif, sedangkan penedekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris. Hasil penelitianya Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku biasanya mengikuti aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan khusus lainnya, seperti Undang-Undang tentang Kepabeanan. Sanksi yang diterapkan dapat berupa hukuman penjara, denda, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pemalsuan tersebut.Di Pelabuhan Boom Baru Palembang, penerapan sanksi pidana harus tegas untuk menjaga integritas sistem ekspor impor, mencegah kerugian negara, dan memastikan terciptanya iklim bisnis yang sehat dan sah. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani kasus pemalsuan dokumen ekspor impor di Pelabuhan Boom Baru Palembang sangat penting untuk menjaga integritas dan kelancaran sistem perdagangan internasional. Langkah-langkah pencegahan yang efektif melibatkan berbagai tindakan, seperti peningkatan pengawasan terhadap dokumen ekspor impor, penggunaan teknologi untuk mendeteksi pemalsuan, serta kolaborasi antar instansi terkait, termasuk Bea Cukai, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat tentang dampak hukum dari pemalsuan dokumen juga merupakan langkah preventif yang krusial. Dengan pemberian pemahaman yang jelas mengenai risiko hukum yang dihadapi, diharapkan para pelaku ekonomi lebih berhati-hati dan patuh pada aturan yang berlaku. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pemalsuan, Dokumen

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum 2. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pemalsuan, Dokumen
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	07 May 2025 04:52
Last Modified:	07 May 2025 04:52
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30412

Actions (login required)

View Item