PANJI DWI PUTRA, 502021016 (2025) TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DAN SANKSI APABILA TIDAK NETRAL. Skripsi thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 502021016_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (909kB)
	Text 502021016_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text 502021016_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB)
	Text 502021016_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text 502021016_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text 502021016_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 502021016_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS HAK DAN KEWAJIBAN PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM DAN SANKSI APABILA TIDAK NETRAL PANJI DWI PUTRA Pemilihan Umum (Pemilu) adalah pilar utama demokrasi di Indonesia, di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin eksekutif dan legislatif yang sah. Namun, netralitas Presiden dalam Pemilu menjadi isu krusial karena dapat mempengaruhi keadilan dan transparansi proses demokrasi. Studi ini berjudul ―Tinjauan Yuridis Hak dan Kewajiban Presiden Dalam Pemilihan Umum dan Sanksi Apabila Tidak Netral‖. Permasalahan dalam skripsi ini terkait bagaimanakah hak dan kewajiban, serta sanksi hukum bagi Presiden yang tidak netral dalam Pemilihan Umum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan preskripsi, mengandalkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder dari literatur akademik. Teknik analisis yang diterapkan adalah analisis yuridis normatif, dengan fokus pada hierarki hukum dan konsep netralitas dalam ketatanegaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Presiden memiliki hak politik, ia juga wajib menjaga netralitas dalam Pemilu untuk menjamin demokrasi yang adil. Jika terbukti tidak netral, Presiden dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan Pemilu berlangsung jujur serta transparan. Temuan ini memberikan wawasan bagi penguatan mekanisme pengawasan Pemilu serta referensi dalam pengembangan hukum tata negara. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan penegakan hukum yang lebih kuat guna menjamin netralitas Presiden dalam Pemilu mendatang. Kata Kunci : Pemilihan Umum, Presiden, Netralitas, Sanksi, Demokrasi, Pendekatan Preskriptif.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing Skripsi 1 : Dr. H. Darmadi Djufri, S.H., M.H Pembimbing Skripsi 2 : Abdul Jafar, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan Umum, Presiden, Netralitas, Sanksi, Demokrasi, Pendekatan Preskriptif.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Konstitusional dan Administratif
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	05 May 2025 06:08
Last Modified:	05 May 2025 06:08
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30376

Actions (login required)

View Item