AULIA RIZKY AKBAR, NIM. 502021298 (2025) KEABSAHAN SURAT KUASA DALAM MENGIKAT TRANSAKSI JUAL BELI BENDA BERGERAK BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DI KOTA PALEMBANG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021298_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021298_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (272kB)
	Text 502021298_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (222kB)
	Text 502021298_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (52kB)
	Text 502021298_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (183kB)
	Text 502021298_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text 502021298_Cover_sampai_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Dalam kehidupan sehari-hari, benda bergerak seperti kendaraan mobil, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, atau barang berharga lainnya sering menjadi objek transaksi jual beli. Namun, tidak semua transaksi dilakukan langsung oleh pemilik sah benda tersebut, melainkan diwakili oleh pihak ketiga melalui pemberian kuasa. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah keabsahan surat kuasa dalam mengikat transaksi jual beli benda bergerak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Kota Palembang dan (2) Bagaimanakah akibat hukum jika terjadi ketidakabsahan surat kuasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli benda bergerak berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Kota Palembang? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis yang dilakukan dengan cara pengumpulan data sekunder dan primer melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan surat kuasa dalam transaksi jual beli benda bergerak harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan kausa yang halal. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, surat kuasa dianggap sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak. Sebaliknya, jika surat kuasa tidak memenuhi syarat sah, maka surat kuasa tersebut tidak mengikat dan seluruh tindakan hukum yang didasarkan padanya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan kepada pejabat yang berwenang untuk menyusun panduan praktis mengenai pembuatan surat kuasa yang sah dan sesuai dengan ketentuan KUHPerdata untuk menjadi referensi bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. H. Abdul Hamid Usman, S.H. M.Hum. 2. Mona Wulandari, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci: Keabsahan, Surat Kuasa, Jual Beli, Benda Bergerak.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	30 Apr 2025 02:54
Last Modified:	30 Apr 2025 03:44
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30230

Actions (login required)

View Item