TAUFIQURRAHMAN ROZZAQ, NIM. 502021130 (2025) ANALISIS YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MENGALAMI PAILIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst.). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502021130_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text 502021130_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (708kB)
	Text 502021130_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (400kB)
	Text 502021130_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (213kB)
	Text 502021130_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (446kB)
	Text 502021130_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (989kB)
	Text 502021130_Cover_sampai_Lampiran.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkembangan yang begitu cepat pada sektor perusahaan terutama Perseroan Terbatas, sebagai sebuah organisasi usaha yang saat ini sangat diminati oleh para pengusaha. Saat ini dunia usaha sangat dibutuhkan oleh pesatnya perkembangan usaha, khususnya Perseroan Terbatas sebagai suatu organisasi bisnis. Tanggung jawabnya yang terbatas dan mudahnya pengalihan kepemilikan dengan menjual seluruh sahamnya, terdapat kasus yang menunjukkan bahwa adanya kelalaian dalam wewenang yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan komisaris Perseroan Terbatas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst. dan (2) Bagaimanakah tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan Perseroan Terbatas mengalami pailit menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007? penelitian ini termasuk dalam kategori hukum normatif (Normative Legal Reseach), penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, Sumber data Sekunder yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga.Jkt.Pst., didasarkan pada ketentuan yang ada, dengan melihat dalil-dalil permohonan dan menggunakan aturan yang tertuang dalam Pasal 170 ayat (1) jo. Pasal 170 ayat (2) jo. Pasal 171 jo. Pasal 172 jo. Pasal 291 ayat (1) jo. Pasal 291 ayat (2) jo. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya Direksi Perseroan Terbatas harus harus bertanggung jawab secara pribadi bahkan secara tanggung renteng dalam hal terjadinya kepailitan, seperti yang sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian Dewan Komisaris sama halnya dengan Direksi, Dewan Komisaris juga harus bertanggung jawab secara pribadi dan sampai bertanggung jawab secara tanggung renteng bersama-sama dengan Direksi.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Serlika Aprita, SH., MH 2. Dea Justicia Ardha, SH., M.H
Uncontrolled Keywords:	Tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Perseroan Terbatas, Kepailitan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	29 Apr 2025 06:08
Last Modified:	30 Apr 2025 01:51
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30212

Actions (login required)

View Item