VITA ROSITA, NIM : 502021155 (2025) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN SANKSI HUKUM UNTUK PELAKU DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ISTRI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA. Skripsi thesis, Universitas muhammadiyah palembang.

Preview	Text 502021155_BABI_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502021155_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (573kB) | Request a copy
	Text 502021155_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (707kB) | Request a copy
	Text 502021155_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (445kB) | Request a copy
	Text 502021155_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (534kB) | Request a copy
	Text 502021155_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text 502021155_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya kekerasan seksual terhadap istri, merupakan isu serius yang tidak hanya bersifat nasional tetapi juga global, mengingat keterkaitannya dengan hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat pengaturan untuk menangani tindak pidana ini. Permasalahan pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga? (2) Apa sanksi hukum bagi pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap istri menurut UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga?. Metode dalam penelitian adalah metode yuridis normatif. Hasil penelitian Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA), Women’s Crisis Center (WCC) memiliki peran penting pada pendampingan psikologis dan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap istri. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam pengaturan sanksi pidana pada Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menimbulkan ketidakpastian hukum. Ketiadaan straf minimum pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 memungkinkan hakim memberikan sanksi ringan yang tidak setimpal dengan perbuatan pelaku. Ancaman pidana alternatif berupa denda dapat mengurangi efek jera terhadap pelaku. Berdasarkan penelitian tersebut disarankan penguatan regulasi melalui pengaturan straf minimum dan evaluasi terhadap sanksi pidana alternatif agar lebih memberikan perlindungan hukum bagi korban dan efek jera bagi pelaku. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola yang efektif untuk mengatasi kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum 2. Dr. Suharyono, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Hukum, Sanksi Hukum, Kekerasan Seksual, UndangUndang
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Perpustakaan umpalembang
Date Deposited:	28 Apr 2025 07:12
Last Modified:	28 Apr 2025 07:12
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30207

Actions (login required)

View Item