SINDI MUTIARA SEFIA, NIM : 502021012 (2025) “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG” (Study Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023). Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

Preview	Text 502021012_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 502021012_BAB II.pdf Download (707kB) | Preview
Preview	Text 502021012_BAB III.pdf Download (686kB) | Preview
Preview	Text 502021012_BAB IV.pdf Download (379kB) | Preview
Preview	Text 502021012_Cover_Sampai_Lampiran.pdf Download (7MB) | Preview
Preview	Text 502021012_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (559kB) | Preview
Preview	Text 502021012_Lampiran.pdf Download (17MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERZINAHAN ATAU ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN MILITER 1-04 PALEMBANG” (Studi Kasus:Putusan Nomor : 83-K/PM 1-04/AD/VII/2023) SINDI MUTIARA SEFIA Hukum militer di Indonesia memiliki ketentuan khusus yang mengatur disiplin serta tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian utama adalah perzinahan atau tindakan asusila, yang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap etika dan kedisiplinan militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses hukum serta sanksi yang dijatuhkan kepada prajurit TNI yang terbukti melakukan tindak pidana perzinahan atau asusila berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan dukungan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses hukum terhadap prajurit TNI AD yang terlibat dalam tindak pidana perzinahan atau asusila melalui empat tahapan, yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi Militer, penuntutan oleh Oditur Militer, serta persidangan di Pengadilan Militer. Proses ini berlandaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam kasus yang diteliti, pengadilan menjatuhkan hukuman berupa dua tahun penjara serta pemecatan dari dinas militer. Putusan ini mempertimbangkan dampak negatif perbuatan terdakwa terhadap citra dan kehormatan institusi Tentara Nasional Indonesia. Kajian ini menegaskan bahwa sistem peradilan militer memiliki peran strategis dalam menjaga disiplin, kehormatan, serta integritas dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi terkait pelanggaran asusila di lingkungan militer, peningkatan pengawasan terhadap perilaku prajurit, serta program pembinaan moral yang lebih intensif guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Dengan demikian, efektivitas peradilan militer dalam menegakkan keadilan dan disiplin dapat terus ditingkatkan demi menjaga profesionalisme dan kewibawaan institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kata Kunci: Proses Hukum, Perzinaan, Asusila, Prajurit TNI AD, Pengadilan Militer.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing 1. Dr. Suharyono, S.H., M.H 2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Proses Hukum, Perzinaan, Asusila, Prajurit TNI AD, Pengadilan Militer.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	26 Apr 2025 04:10
Last Modified:	26 Apr 2025 04:10
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30188

Actions (login required)

View Item