Ilham Novriyadi, 91222059 (2024) ANALISIS PRAKTIK POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Text 91222059.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ilham Novriyadi (91222059). Analisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Praktik Poliandri Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahanbahan pustaka atau data sekunder belaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat ketentuan hukum yang secara tegas melarang dan memberikan sanksi yang jelas terhadap poliandri, khususnya dalam konteks perkawinan siri yang hanya dilakukan melalui agama. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun dalam hukum positif Indonesia, seperti yang diatur dalam UU Perkawinan, prinsip monogami tetap ditegaskan, namun ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik atau sanksi yang tegas terhadap poliandri, terutama dalam konteks perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi, belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru. Perkawinan tidak tercatat dengan baik secara administrasi akibat hukum Perkawinan adalah pembatalan perkawinan poliandri. Perkawinan Poliandri tidak sah menurut Udang-Undang perkawinan dan bisa dibatalkan suatu perkawinan dapat dibatalkan karena terdapat dua alasan yaitu pertama dalam praktiknya, terdapat kasus di mana pelaksanaan perkawinan menghadapi pelanggaran terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Salah satu contohnya adalah ketika wali nikah tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya, wali nikah yang seharusnya memiliki hubungan keluarga dengan calon pengantin atau memiliki kualifikasi agama tertentu, ternyata tidak memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian dalam kasus di mana terjadi pelanggaran terhadap materi perkawinan, seperti saat istri ternyata masih terikat tali perkawinan dengan orang lain pada saat melakukan perkawinan yang baru, hukum perkawinan memberikan hak kepada suami atau istri untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1.Dr.Saipuddin Zahri,S.H,M.H 2.Dr.Hj.Sri Suatmiati,S.H M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Poliandri, Hukum Positif
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Keluarga dan Perkawinan
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Desi Ratna Juwita
Date Deposited:	25 Mar 2025 03:02
Last Modified:	25 Mar 2025 03:03
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/30049

Actions (login required)

View Item