HENGKI, 91219028 (2021) PENYELESAIAN PERKARA TUNTUTAN (CLAIM) KONTRUKSI OLEH KONTRAKTOR PADA PROYEK PEMBANGUNAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview

Text hengki 91219028.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK PENYELESAIAN PERKARA TUNTUTAN (CLAIM) KONTRUKSI OLEH KONTRAKTOR PADA PROYEK PEMBANGUNAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN Oleh HENGKI Latar belakang dalam penelitian ini adalah Munculnya Klaim Konstruksi dapat berujung pada terpenuhi atau tidak terpenuhinya Klaim. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyelesaian perkara tuntutan (claim) kontruksi oleh kontraktor pada proyek pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan?; 2) Apa faktor yang menjadi kendala dalam penyelesaian perkara tuntutan (claim) kontruksi oleh kontraktor pada proyek pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normative (yuridis normatife research). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses penyelesaian perkara tuntutan (claim) kontruksi oleh kontraktor pada proyek pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dilakukan dengan baik ditempuh suatu proses yang tepat beserta cara-caranya mulai dari personal yang terlibat, evaluasi analisis, dilanjutkan dengan perintah perubahan sampai kepada penyelesaian klaim. Hal ini sejalan dengan teori tentang penyelesaian sengketa Dari Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin yakni teori problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak dengan melalui mediasi yang dilaksanakan secara adil sebagaimana sejalan dengan teori keadilan John Rawl; 2) Faktor Yang Menjadi Hambatan Penyelesaian Perkara Tuntutan (Claim) Kontruksi oleh Kontraktor pada Proyek Pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan yakni Pertama, Dari Penyedia jasa dikarenakan Penyedia jasa bekerja sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tertera dalam perjanjian pekerjaan dan ketidaksetaraan posisi antara Penyedia jasa dengan Pemilik pekerjaan pada Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut. Kedua, Dari Pemilik pekerjaan, Pemilik pekerjaan tidak memiliki pengetahuan mengenai dasar-dasar pekerjaan konstruksi yang membuatnya berfikir bahwa untuk merubah suatu bentuk bangunan bukanlah hal yang susah untuk dilakukan dan tidak banyak, karena berdasarkan surat perjanjian kerja yang disepakati oleh Pemilik dan Penyedia jasa, posisi dari Pemilik pekerjaan lebih tinggi dan lebih menguntungkan. Kata Kunci: penyelesaian, perkara tuntutan (claim), kontruksi , kontraktor, proyek pembangunan

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	DR.ARIEF WISNU WARDHANA. SH., MHum. DR. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., MH.,
Uncontrolled Keywords:	penyelesaian, perkara tuntutan (claim), kontruksi , kontraktor, proyek pembangunan
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Ferawati Irawan
Date Deposited:	11 Mar 2025 04:29
Last Modified:	11 Mar 2025 04:29
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/29879

Actions (login required)

View Item