MUHAMMAD MAHIRUDDIN PUTRA LUBIS, NIM. 91221081 (2023) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text M. Mahiruddin Putra Lubis_91221081.pdf Download (2MB) | Preview
	Text M. Mahiruddin Putra Lubis.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 704/PID.B/2022/PN.PLG) OLEH MUHAMMAD MAHIRUDDIN PUTRA LUBIS Kekerasan terhadap perempuan adalah produk dari tatanan dan ideologi sosial patriarki yang ditopang dan diperkuat oleh berbagai sistem dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)?; 2) Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum tindak pidana kekerasan terhadap perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg)telah ditegakan secara penal melalui family coaurt dan Pengadilan Khusus dan 2) Kendala dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan Melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palembang (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 704/Pid.B/2022/PN.Plg) yaitu Pertama, kendala karena faktor hukum itu sendiri. Kasus kekerasan terhadap perempuan tidak pernah diselesaikan dimuka hukum dan dalam upaya mendampingi korban kekerasan perempuan kendala-kendala tersebut kemudia dapat menyebabkan terhambatnya proses hukum penyeselaian kasus kekerasan perempuan;, Kedua, Kendala karena factor apparat penegak hukum. Kurangnya responsivitas para aparat penegak hukum terhadap para korban yang mengalami trauma akibat dampak kompleks kasus kekerasan itu sendiri dan banyak aparat penegak hukum yang belum terlatih serta belum perspektif kepentingan terbaik perempuan korban kekerasan. ; dan Ketiga, kendala karena factor masyarakat yaitu korban itu sendiri. Korban dan pihak kelurga enggan untuk menindak lanjuti kasus yang dialami sampai kemeja hijau, ada beberapa laporan kasus yang ditarik kembali karena malu jika kekerasan yang dialaminya diketahui oleh umum karena alasan malu menjadi aib keluarga, tidak mandiri secara ekonomi. Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana kekerasan, perempuan melalui sistem peradilan pidana terpadu

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Program Pasca Sarjana > Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	27 Feb 2024 06:19
Last Modified:	27 Feb 2024 06:19
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/28323

Actions (login required)

View Item