SITI SARAH, NIM. 91220060 (2023) SISTEM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91220060_Tesis Siti Sarah_.pdf Download (2MB) | Preview
	Text Tesis Siti Sarah.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Setiap negara mengklaim, bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahaan atau sistem politik yang mereka bangun adalah demokrasi. Indonesia merupakan negara yang mendasarkan kedaulatannya atas dasar kedaulatan rakyat di samping atas dasar kedaulatan hukum menyelenggarakan pemerintahan yang demokratis dengan melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan sistem tersendiri dalam pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Sistem pemilu di Indonesia tidak terlepas dari fungsi rekrutmen dalam sistem politik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana sistem pemilihan umum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan apa kelemahan dari sistem proporsional terbuka yang digunakan dalam pemilihan umum di Indonesia? Penelitian ini tergolong ke dalam kelompok penelitian hukum normatif yang mengutamakan data sekunder (data pustaka dan perundang-undangan). Sifat penelitian ini menggunakan metode diskriptif analitis yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hasil penelitiannya adalah Sistem pemilihan umum di Indonesia menggunakan Sistem Proporsional Terbuka untuk pemilihan anggota Legislatif (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) sebagaimana diatur Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Sedangkan pada ayat (3) mengatur, bahwa pemilu untuk memilih anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Adapun kelemahan menggunakan sistem proporsional terbuka di antaranya, bahwa antar partai sulit untuk berintegrasi atau bekerjasama satu sama lain dengan memanfaatkan persamaan-persamaan yang ada; sistem ini mempermudah fragmentasi partai, ketika timbul konflik dalam partai akan mudah terjadi perpecahan yang acapkali melahirkan partai baru; sistem ini memberikan kedudukan yang sangat kuat pada pemimpin partai; wakil yang terpilih kemungkinan renggang ikatannya dengan konstituennya akibat tidak saling kenal; dan oleh karena banyaknya partai yang bersaing, maka sulit bagi suatu partai untuk meraih mayoritas dalam parlemen yang diperlukan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Kata Kunci: Pemilihan Umum, Sistem Proporsional Terbuka, Sistem Distrik.

Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Konstitusional dan Administratif Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	17 Jan 2024 02:20
Last Modified:	17 Jan 2024 02:20
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/28006

Actions (login required)

View Item