BAYU SETIAWAN, NIM. 91218078 (2020) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN OBJEK WISATA DI KOTA PALEMBANG. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.
|
Text
91218078_BAB I_DAFTAR PUSTAKA....pdf Download (936kB) | Preview |
|
Text
TESIS ACC (Bayu )...pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Latar belakang dalam penelitian ini adalah kota palembang memiliki banyak objek wisata, namun kenyataan yang saat ini dihadapi adalah terjadinya perusakan lingkungan objek wisata di kota Palembang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang?; dan 2) Apakah kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pengawas dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di kota Palembang telah efektif dilakukan secara prevensif meskipun masih sebatas sanksi teguran dan himbauan serta sanksi administrasi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sesuai dengan teori efektivitas hukum dari soerjono Soekanto dan 2) Kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dan pengawas dalam penegakan hukum terhadap pelaku perusakan objek wisata di Kota Palembang yang ditemui yaitu pertama, sarana hukum yakni kebijakan operasional yang dikeluarkan seringkali tidak konsisten dengan prinsipprinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kedua, aparat penegak hukum yakni jumlah aparat penegak hukum profesional yang mampu menangani kasus-kasus lingkungan masih sangat terbatas. Ketiga, fasilitas dan sarana yakni kurangnya dana operasional dalam penanganan kasus-kasus perusakan objek wisata karena akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi canggih (peralatan laboratorium), yang untuk kepentingan operasionalisasinya memerlukan tenaga ahli dan biaya cukup mahal. Keempat, faktor masyarakat yakni kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan,keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information: | Pembimbing : 1.Dr. Saipuddin Zahri,SH.,MH 2.Dr. Holijah,SH.,MH |
Uncontrolled Keywords: | penegakan hukum , pelaku perusakan, objek wisata |
Subjects: | Ilmu Hukum > Hukum Pidana |
Divisions: | PPS Hukum (S2) |
Depositing User: | Mahasiswa Program Pascasarjana |
Date Deposited: | 26 Sep 2023 03:51 |
Last Modified: | 26 Sep 2023 03:51 |
URI: | http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/26762 |
Actions (login required)
View Item |