Nelly Rusmania, NIM. 91221006 (2023) IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM GRATIS BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG TIDAK MAMPU (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91221006_BAB I_DAFTAR PUSTAKA...pdf Download (1MB) | Preview
	Text 91221006_BAB II - Copy.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text 91221006_BAB III - Copy.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (288kB)
	Text 91221006_BAB IV - Copy.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (30kB)
	Text 91221006_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text 91221006_TESIS.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Latar belakang dalam penelitian ini adalah negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara termasuk hak atas bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada orang miskin atau pelaku tindak pidana yang tidak mampu secara cuma-cuma untuk memperoleh akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana yang tidak mampu dan bagaimanakah instrumen peraturan yang mendukung terlaksananya bantuan hukum gratis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi bantuan hukum gratis bagi pelaku tindak pidana belum berjalan secara optimal dan merata. Pemberi bantuan hukum terakreditasi hanya ada di 6 (enam) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, kemudian anggaran terbatas yang diberikan oleh pemerintah melalui penyelenggara bantuan hukum yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dengan besaran biaya bantuan hukum secara litigasi, untuk perkara pidana dari tahapan penyidikan sampai dengan tahapan penijauan kasasi sebesar delapan juta rupiah dan instrumen peraturan yang mendukung terlaksananya bantuan hukum gratis ini telah rinci diatur oleh pemerintah adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pendukung lainnya, namun pada kenyataan belum maksimal dan masih kurang dirasakan oleh orang miskin dalam mencari keadilan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor intenal dari peraturan itu sendiri seperti menghambat akses keadilan bagi orang miskin atau pelaku tindak pidana, sebagai formalitas atau memenuhi syarat secara normatif dalam memperoleh bantuan hukum pada tahapan proses pemeriksaan dipersidangan, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi terlalu lama serta faktor ekstenal adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum dan adanya persepsi dari penerima bantuan hukum diminta biaya lain dari pemberi bantuan hukum terakreditasi. Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu, Implementasi. ABSTRAC The background in this research is a rule of law that recognizes and protects and guarantees the human rights of its citizens, including the right to legal aid. Legal aid is given to the poor or criminals who are unable to do so free of charge to gain access to justice and equality before the law. The problem in this research is how is the implementation of free legal aid for criminal offenders who can't afford it and how are the regulatory instruments that support the implementation of free legal aid. The research method used is empirical juridical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Based on the results of the research, it shows that the implementation of free legal aid for criminal offenders has not run optimally and evenly. Accredited legal aid providers only exist in 6 (six) Regencies/Cities in South Sumatra Province, then a limited budget is provided by the government through legal aid providers, namely the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sumatra with the amount of legal aid costs in litigation, for criminal cases from the investigation stage to the cassation review stage of eight million rupiah and the regulatory instruments that support the implementation of this free legal aid have been detailed regulated by the government, namely Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and other supporting regulations, but in reality it has not been maximized and is still less felt by the poor in seeking justice. This can be caused by several factors internal to the regulation itself, such as impeding access to justice for the poor or perpetrators of criminal acts, as a formality or fulfilling normative requirements in obtaining legal aid at the stage of the trial examination process, the implementation of verification and accreditation takes too long and external factors. is the lack of socialization carried out by legal aid providers and the perception that legal aid recipients are being asked for other fees from accredited legal aid providers. Keywords: Legal Assistance, Unemployment Criminal Offenders, Implementation.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Prof. Dr.H.Romli,SA.,M.A 2. Dr. Hambali Yusuf, S.H.,M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Bantuan Hukum, Pelaku Tindak Pidana Yang Tidak Mampu, Implementasi.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	05 Jul 2023 02:27
Last Modified:	05 Jul 2023 02:27
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25902

Actions (login required)

View Item