DIAN MERDIANSYAH, NIM.91221007 (2023) KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS WILAYAH SUMATERA SELATAN DALAM MEMBERIKAN PERSETUJUAN ATAU PENOLAKAN TERHADAP PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENEGAK HUKUM. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91221007_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (884kB) | Preview
	Text 91221007_BAB II.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (389kB)
	Text 91221007_BAB III.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (338kB)
	Text 91221007_BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (15kB)
	Text 91221007_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (78kB)
	Text 91221007_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (678kB)
	Text 91221007_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Keberadaan akta otentik yang dibuat oleh Notaris wilayah Sumatera Selatan bisa dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak-pihak lain yang merasa bahwa dirinya telah dirugikan oleh adanya akta otentik tersebut. Karena itu, Notaris seringkali ditempatkan sebagai tergugat atau turut tergugat atau juga ditempatkan sebagai saksi atau bahkan tersangka atau terdakwa. sehingga Notaris dipanggil oleh penegak hukum penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk hadir dalam pemeriksaan, penuntutan, ataupun peradilan guna dimintai keterangannya terkait permasalahan hukum terhadap akta yang dibuatnya. Akan tetapi aparat penegak hukum tidak bisa langsung memeriksa, menuntut, ataupun mengadili Notaris tanpa persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk; 1) mengkaji apa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan Notaris oleh Aparat Penegak Hukum, 2) apa saja hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normative yang didukung dengan keterangan yang diambil dari narasumber dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa yang menjadi dasar kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan terhadap permohonan penegak hukum sangat jelas disebutkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. Dan hambatan dalam melaksanakannya yaitu; 1) surat permohonan izin pemeriksaan dari Aparat Penegak Hukum tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atas, 2) perbedaan pemahaman hukum antara Aparat Penegak Hukum dan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan, 3) ketidakhadiran Notaris dalam memenuhi panggilan Majelis Pemeriksa, 4) pokok perkara masih dalam taham penyelidikan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H. 2. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan, Majelis Kehormatan Notaris, Pemeriksaan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	05 Jul 2023 01:05
Last Modified:	05 Jul 2023 01:05
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25899

Actions (login required)

View Item