SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL

FERDY DARMAWAN LAKSAMANA, 502019274 (2023) SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
502019274_ BAB 1_ DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502019274_ BAB II.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (245kB)
[img] Text
502019274_BAB III.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (218kB)
[img] Text
502019274_BAB IV.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (110kB)
[img] Text
502019274_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (163kB)
[img] Text
502019274_LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
502019274_Full skripsi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif sebagai pendekatan utama dan pendekatan komparatif yaitu mengenaisistem pertanggungjawaban pidana yang ada di dalam KUHP dengan yang ada di dalam Konsep KUHP dan juga perbandingan masalah asas kesalahan antara Konsep dengan KUHP Negara lain. Objek utama penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode penelitian data menggunakan langkah- langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum tentang sistem pertanggungjawaban pidana (2) mengumpulkan bahan-bahan yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana (3) menganalisa telaah atas isu sistem pertanggungjawaban pidana (4) menarik analisa dalam bentuk argumentasi (5) memberikan penilaian berdasar argumentasi yang di bangun dalam kesimpulan. Tehnik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka. Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positip saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang menerapkan asas tiada pidana tanpa kesalahan yang merupakan salah satu asas fundamental yang perlu ditegaskans secara eksplisit sebagai pasangan asas legalitas. Kedua asas tersebut tidakdipandang syarat yang kaku dan bersifat absolute. Oleh karena itu memberikemungkinan dalam hal-hal tertentu untuk menerapkan asas strict liability, vicarious liability, erfolgshaftung, kesesatan atau error, rechterlijk pardon, culpa in causa dan pertanggungjawaban pidana yang berhubungan dengan masalah subjek tindak pidana. Maka dari itu ada pula ketentuan tentang subjek berupa korporasi. Semua asas itu belum diatur dalam KUHP (Wvs). Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau asas culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH 2.Hj.yonani S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords: Sistem Pertanggungjawaban Pidana, PembaharuanHukum Pidana Nasional.
Subjects: Ilmu Hukum > Sistem-sitem Hukum
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 17 May 2023 01:13
Last Modified: 17 May 2023 01:13
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25272

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.