RIVALDI FAHLEPI, NIM. 91220034 (2022) PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA BERASASKAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91220034_BAB 1_DAFTAR PUSTAKA..pdf Download (3MB) | Preview
	Text TESIS RIVALDI FAHLEPI.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA BERASASKAN KODIFIKASI DAN UNIFIKASI Oleh RIVALDI FAHLEPI Latar belakang dalam penelitian ini adalah Hingga saat ini belum terdapat Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia, meskipun demikian Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tetap dapat berkembang menyesuaikan perkembangan zaman melalui berbagai peraturan yang terpisah-pisah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Mengapa pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia sangat urgen untuk dilakukan?, dan 2. Apakah dengan berpedoman pada asas Kodifikasi dan Unifikasi untuk membentuk Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia dapat menghasilkan Undang-Undang yang modern dan mampu menghadapi era digital?. Dalam Metode penelitian, Jenis penelitian ini adalah Hukum Normatif/Yuridis Normatif dengan Metode Pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan komparatif, dan dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analitis, Kemudian jenis datanya adalah data Sekunder dengan bahan hukum primer, skunder, dan tersier, Adapun Teknik pengumpulan data dengan cara studi pustaka dan studi documenter, sedangkan Teknik Analisis data bersifat analisis data kualitatif normatif. Selanjutnya Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Pembentukan Undang-Undang Hukum Acara Perdata di Indonesia semakin terasa sangat urgen untuk dilakukan, sebab sampai saat ini hukum acara perdata yang diberlakukan di Indonesia masih menggunakan produk hukum kolonial, walaupun hingga saat ini telah dilengkapi dan disempurnakan dengan berbagai peraturan lain, tetap saja menimbulkan beberapa hal negatif untuk warga dan negara Indonesia diantaranya a. Pemberlakuan dualisme hukum tanpa ada urgensi dan kebutuhan, b. Merendahkan martabat negara dimata dunia, c. Terdapat beberapa aturan-aturan yang sudah tidak relevan lagi, d. Hukum Acara Perdata yang diberlakukan menjadi terpisah-pisah. Dengan demikian apabila jika tidak segera dibentuk maka akan mendatangkan beberapa hal negaif lainnya. 2). Hukum Acara Perdata yang diberlakukan di Indonesia dapat terus berkembang semakin modern menyesuaikan perkembangan zaman melalui berbagai peraturan yang terpisah-pisah, disamping itu hukum acara perdata yang berlaku juga mengandung dualisme hukum atas akibat pemberlakuan HIR dan Rbg, maka sebaiknya dalam pembentukan hukum acara perdata di Indonesia berpedoman pada asas kodifikasi dan unifikasi agar menghasilkan produk undang-undang hukum acara perdata yang Modern tidak membeda-bedakan secara ras, suku, daerah atau lainnya, dan mampu menghadapi era digital. Kata Kunci: Pembentukan Undang-Undang, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Asas kodifikasi dan unifikasi

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H.,M.Hum 2. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pembentukan Undang-Undang, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Asas kodifikasi dan unifikasi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	13 May 2023 07:54
Last Modified:	13 May 2023 07:54
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/25169

Actions (login required)

View Item