DARUSSALAM SAPUTRA, NIM. 91220055 (2022) ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS SUAP PADA PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91220055_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 91220055_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text 91220055_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text 91220055_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (32kB)
	Text 91220055_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (89kB)
	Text 91220055_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 91220055_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KASUS SUAP PADA PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang) OLEH DARUSSALAM SAPUTRA Kriminalisasi terhadap tindak pidana suap secara mendasar sudah dilakukan melalui Pasal 209 KUHP yang mengatur penyuapan aktif (actieve omkooping atau active bribery) terhadap pegawai negeri.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/ 2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang)? dan 2) Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor 14/PID.SUSTPK/ 2017/PT.PLG yang mengadili penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemberi suap dianggap tidak bersalah?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Analisis yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus suap pada putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG (Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Palembang) dari segi hukum telah berjalan, namun dalam penjatuhan pidana di atas belum tepat, dalam kasus di atas yang terjadi, hanya penerima suap yang menjadi terdakwa sedangkan pemeberi suap dianggap tidak bersalah; 2)Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 14/PID.SUS-TPK/2017/PT.PLG yang Mengadili Penerima Suap Yang Menjadi Terdakwa sedangkan Pemberi Suap Dianggap Tidak Bersalah yaitu Pertimbangan yuridis dimana secara yuridis berdasarkan putusan pengadilan dasar pertimbangan yuridis hakim memutuskan hanya penerima suap yang menjadi terdakwa karena hal ini berdasarkan putusan pengadilan dimana hanya terdakwa atau penerima suap terbukti bersalah dan sebagAimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pertimbangan non yuridis yaitu alasan hanya penerima suap yang dipidana karena pemberi suap melaporkan penerima suap dengan laporan jika pemberi suap adalah korban pemerasan dan dipaksa menyerahkan sejumlah uang oleh penerima suap. Padahal seharusnya baik pemberi maupun penerima suap dijadikan terdakwa. Hal ini lah yang menjadi cela sulitnya menangani kasus suap atau Tipikor hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa. Kata Kunci: analisis yuridis, tindak pidana korupsi, kasus suap

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Ruben Achmad, SH. MH 2. Dr.H. Erli Salia,SH.,MH.
Uncontrolled Keywords:	analisis yuridis, tindak pidana korupsi, kasus suap
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	15 Nov 2022 05:01
Last Modified:	15 Nov 2022 05:01
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/23406

Actions (login required)

View Item