HERMANSYAH, NIM : 91220035 (2022) PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 912.20.035_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (836kB) | Preview
	Text 912.20.035_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
	Text 912.20.035_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (258kB)
	Text 912.20.035_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (31kB)
	Text 912.20.035_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (110kB)
	Text 912.20.035_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (562kB)
	Text 912.20.035_COVER_SAMPAI_LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN OLEH HERMANSYAH Pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil masih ada terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin seperti tidak mengikuti apel pagi, setelah apel pagi PNS tidak langsung kembali ke kantor, ketika jam kerja siang banyak yang terlambat, adanya sejumlah pegawai yang pulang kantor lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan, adanya sejumlah pegawai yang berada diluar/dikantin pada saat jam kerja. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin? dan 2) Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan literature yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Hasil penelitian tesis ini adalah 1) Penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan namun belum optimal, terlihat dari masih adanya pelanggaran disiplin yang belum diberi sanksi. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berupaya melakukan penegakan disiplin dengan upaya preventif dan represif, dimana upaya tersebut dilakukan dengan cara penerapan sanksi disiplin sesuai peraturan-peraturan dan tata tertib yang harus dilaksanakan yaitu guna memperkecil tindakan pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai dan melakukan pembinaan disiplin melalui pelatihan kedisiplinan yang terus menerus dengan sosialisasi yang dilakukan pemerintah setempat, serta pemberian sanksi bagi para pelanggar disiplin yang disesuaikan dengan sanksi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. dan 2) Kendala-kendala dalam penegakan sanksi disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin yaitu kurang berperannya pimpinan, adanya faktor balas jasa dan budaya kerja, faktor kurangnya pengawasan melekat, ketidak jelasan sanksi hukum, Mindset, kurangnya rasa keadilan dan dalam hal tanggung jawab pekerjaan yaitu PNS yang tidak mampu menyelesaian tugas atau tanggungjawab tepat waktu. Kata Kunci : penegakan sanksi disiplin, Pegawai Negeri Sipil

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. H. Erli Salia, SH.MH 2. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. M.Hum
Uncontrolled Keywords:	penegakan sanksi disiplin, Pegawai Negeri Sipil
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Konstitusional dan Administratif
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	24 Sep 2022 03:21
Last Modified:	24 Sep 2022 03:21
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/22635

Actions (login required)

View Item