AHMAD WADI HARPA, NIM. 91219066 (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTABES PALEMBANG. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91219066_BAB I_DAFTAR PUSTAKA..pdf Download (4MB) | Preview
	Text 91219066..pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA PADA TAHAP PENYIDIKAN DI POLRESTABES PALEMBANG OLEH AHMAD WADI HARPA Pelaku Tindak Pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi dapat juga dilakukan oleh anak. Oleh karena pelakunya masih anak-anak maka sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak tentu penyelesaian perkaranya juga tidak sama dengan penyelesian perkara yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditegaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum, maka penyelesaiannya harus dilakukan secara diversi pada semua tahapan pemeriksaan perkara, tidak terkecuali pada tahap penyidikan oleh Kepolisian. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang ? dan Apakah faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang ? Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder dengan mengkaji berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas serta data tersier berupa kamus, ensiklopedi dan lain sebagaimnya. Hasil penelitian adalah sebagai berikut : bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia pada tahap penyidikan di Polrestabes Palembang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu diterapkannya diversi dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan proses diversi. Sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Surat Telegram Kapolri No.Pol : TR/1124/IX/2006 tentang kewenangan Polri untuk diversi dan Restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak. Sedangkan faktor penghambat adalah adanya kelemahan yang terkandung dalam peraturan yang terkait penanganan perkara anak, kurangnya kemampuan pengetahuan aparat penegak hukum, pihak masyarakat yang tidak dapat diajak bermusyawarah dan menyerahkan perkara anak kepada pihak yang berwajib, pihak keluarga korban dan keluarga pelaku sulit untuk berkompromi dan kurangnya perhatian penuh pemerintah tentang keberadaan Lembaga Sosial serta kurangnya koordinasi dengan pihak penasehat hukum. Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, Penyidikan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Saipuddin Zahri, SH. MH 2. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan hukum, Anak, Penyidikan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	29 Jul 2022 03:46
Last Modified:	29 Jul 2022 03:46
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/21520

Actions (login required)

View Item