EKO PURNOMO, NIM. 91219057 (2021) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91219057_BAB I_DAFTAR PUSTAKA..pdf Download (886kB) | Preview
	Text 91219057..pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PIDANATERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MUSI BANYUASIN OLEH EKO PURNOMO Kebakaran hutan dan atau lahan selalu terjadi setiap tahun terutama pada musim kemarau, kebakaran tersebut adaa yang disengaja dan ada juga akibat kelalaian sehingga menakibatkan terjadinya kebakaran. Sementara pelakunya ada oknum masyarakat biasa secara individu dan ada juga yang dilakukan oleh oknum pengelola korporasi. Di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2019 terjadi 6 kasus kebakaran hutan dan atau lahan yang pelakunya oknum masyarakat secara individu dan 5 kasus dapat dilanjutkan pada tahap II (P21), salah satunya adalah kasus dengan laporan Polisi Nomor LP/A-138/VIII/2019/SUMSEL/RES.MUBA, tanggal 09 Agustus 2019.. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah penegakan hukum Pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahann di wilayah hukum Kepolisian Resor Musi Banyuasin ? dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan atau lahan di wilayah Kepolisian Reor Musi Banyuasin ?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, dengan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan literature yang relevan dengan pembahasan tesis ini. Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Unit Pidana khusus Satreskrim Polres MUBA. bahwa pelaku secara sengaja melakukan pembakaran lahan untuk dijadikan areal kebun, berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka penyidik menetapkan tersangka dengan ancaman hukuman sebagaimana diatur Pasal 187 ayat (1) juncto Pasal 188 KUH.Pidana. Sedangkan faktor penghambat penegakan hukum terhadap kasus tersebut adalah faktor hukum diterapkan ketentuan KUHP bukan ketentuan dalam Undang-Undang yang bersifat lex specialist. Dari segi aparatur pengeak hukum banyak aparat yang belum memahami ketentuan yang mengatur tentang pembakaran hutan dan atau lahan. Faktor fasilitas/sarana prasarana, belum tersedianya sarana/fasilitas untuk melakukan tindakan kepolisian dalam upaya mencegah dan melakukan tindakan apabila terjadi kebakaran hutan dan atau lahan. Minimnya jumlah personil Polri dan terbatasnya anggaran biaya. Faktor masyarakat dan budaya masih adanya sikap ketidak pedulian masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat jika membuka lahan untuk pertanian/perkebunan dilakukan dengan cara membakar lahan. Kata Kunci : Penegakan Hukum pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan/Lahan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum 2. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum pidana, Pelaku, Pembakaran Hutan/Lahan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	25 Jul 2022 07:14
Last Modified:	25 Jul 2022 07:14
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/21508

Actions (login required)

View Item