Penggis, NIM. 91220036 (2022) UNSUR KESALAHAN ADMINISTRASI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG HARUS DIBUKTIKAN DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91220036_BAB I_DAFTAR PUSTAKA...pdf Download (1MB) | Preview
	Text 91220036.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK UNSUR KESALAHAN ADMINISTRASI SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG HARUS DIBUKTIKAN DI MUKA PERSIDANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Oleh Penggis Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah unsur kesalahan administrasi dalam sertipikat hak atas tanah yang harus dibuktikan di muka sidang PTUN dan akibat hukum sertipikat hak atas tanah yang terbukti memenuhi unsur kesalahan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur kesalahan dalam sertifikat hak atas tanah dan akibat hukum dari objek gugatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data primer, sekunder dan tersier kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Unsur kesalahan adminitrasi sertifikat hak atas tanah yang harus dibuktikan di muka sidang pengadilan tata usaha negara dalam Putusan Nomor 21/G/2018/PTUN-PLG yaitu tumpang tindih hak atas tanah (sertifikat ganda) baik tumpang tindih sebagian atau seluruhnya, hal ini tercantum dalam Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. Dan akibat hukum sertifikat hak atas tanah yang terbukti telah memenuhi unsur kesalahan administrasi tersebut adalah batalnya sertifikat hak atas tanah, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 10 pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999. Kata Kunci: Sertifikiat; Sengketa; PTUN, Pembatalan, Cacat Administrasi

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Prof. Dr. Drs. H. Romli, SA., M.Ag. 2. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Sertifikiat; Sengketa; PTUN, Pembatalan, Cacat Administrasi
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Konstitusional dan Administratif
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	06 Jul 2022 06:41
Last Modified:	06 Jul 2022 06:41
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/21401

Actions (login required)

View Item