Erni Ria Filiani, NIM. 91217080 (2021) PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA : 1945/PID.B/2018/PN.PLG). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91217080_BAB I_DAFTAR PUSTAKA FIX.pdf Download (3MB) | Preview
	Text 91217080_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK PERANAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR PERKARA :1945/PID.B/2018/PN.PLG) Oleh : ERNI RIA FILIANI Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik, Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan ( Pasal 378 KUHP ) dan Tindak Pidana Penggelapan ( Pasal 372 KUHP ) Dalam Pembuatan Akta Autentik dan dasar pertimbangan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dalam menjatuhkan sanksi. metode penelitian yuridis empiris yaitu menganalisis mengenai implementasi ketentuan hukum normatif berupa peraturan- peraturan terhadap penerapannya (in action) dalam rangka peranan majelis pengawas wilayah notaris provinsi sumatera selatan terhadap notaris. Data penelitian terdiri dari data Primer berupa wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Obyek dalam penelitian ini adalah Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Sumatera Selatan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Pembuatan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara:1945/Pid.B/2018/PN.PLG). Hasil Penelitian ini merekomendasikan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Selatan harus lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaannya terhadap Notaris agar dikemudian hari jika ada notaris yang melakukan pelanggaran jabatannya cukup dilakukan sidang antara majelis pengawas wilayah provinsi sumatera selatan di masing-masing majelis pengawas daerah Notaris dengan pihak notaris terlapor yang merupakan langkah awal sebelum dilanjutkan ke proses hukum dan Notaris harus bertanggung jawab secara pidana, mulai mengikuti pemeriksaan dalam proses penyidikan hingga proses pembuktian di persidangan dan melaksanakan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila terbukti bersalah akan dijatuhi sanksi pidana mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak lanjut dari putusan sanksi pidana terhadap seorang Notaris yang terbukti bersalah maka Majelis Pengawas Notaris akan mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk mencabut ijin operasionalnya, apabila dijatuhi dengan hukuman penjara tahun atau lebih maka Notaris yang bersangkutan akan diberhentikan dengan tidak hormat dan protokolnyadiserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk menteri atas usulan Majelis Pengawasan Pusat. Kata Kunci : Perananan, Majelis Pengawas Wilayah, Sanksi Pidana, Akta Autentik.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing : 1. Dr. H. Erli Salia, S.H., M.H. 2. Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perananan, Majelis Pengawas Wilayah, Sanksi Pidana, Akta Autentik.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	23 Nov 2021 06:55
Last Modified:	23 Nov 2021 06:55
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/19120

Actions (login required)

View Item