ALKADRI, NIM. 91219023 (2021) ANALISIS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.39/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91219023_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text 91219023_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.39/MENHUT-II/2008 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN HUTAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Oleh: Alkadri Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.39/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sampai dengan saat ini belum dilakukan perubahan atau dicabut dan diganti. Padahal berimplikasi dengan ditariknya beberapa urusan pemerintahan bidang kehutanan yang sebelumnya kewenangan Daerah Kabupaten/Kota berubah menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Permasalahan yang terjadi adalah: 1) Apakah Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.39/MENHUT-II/2008 pasca berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih berlaku? 2) Siapakah pejabat yang memiliki kewenangan memberikan Pengenaan Sanksi Administratif kepada pemegang izin pemanfaatan hutan yang izinnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota setelah berlakunya Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah? Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sumber data berasal dari bahan pustaka yang diperoleh dari arsip dokumen-dokumen yang bersifat deskriptif, buku-buku yang dijadikan referensi, peraturan perundang-undangan terkait pokok bahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.39/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah masih tetap berlaku. Sedangkan Pejabat yang memiliki kewenangan memberikan pengenaan sanksi administratif kepada pemegang izin pemanfaatan hutan yang izinnya diterbitkan oleh Bupati/Walikota pasca berlakunya UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur. Kata Kunci: Pengenaan Sanksi Administratif, Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing, 1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum 2. Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Pengenaan Sanksi Administratif, Pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Konstitusional dan Administratif Ilmu Hukum > Hukum Negara dan Bangsa
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	26 Jun 2021 04:13
Last Modified:	08 Oct 2021 03:05
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16778

Actions (login required)

View Item