PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) BATURAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN

WULAN FEBRIANA PUTRI, NIM. 91219046 (2021) PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) BATURAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
91219046_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
91219046_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (529kB)

Abstract

ABSTRAK PENYELESAIAN HUKUM TERHADAP KASUS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) BATURAJA PROVINSI SUMATERA SELATAN Oleh WULAN FEBRIANA PUTRI Latar belakang dalam penelitian ini adalah terjadinya tumpang tindih hak atas tanah walaupun telah dilakukan pendaftaran tanah, sehingga tumpang tindih hak atas tanah ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum sehingga secara hukum menyebabkan Sertipikat yang telah diterbitkan tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan seria menimbulkan ketidakpastian pemegang hak atas tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagimanakah penyelesaian hukum terhadap kasus penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang cacat hukum pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Baturaja Provinsi Sumatera Selatan? dan 2) Apa faktor yang menjadi penghambat dalam penyelesaian hukum terhadap kasus penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang cacat hukum pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Baturaja Provinsi Sumatera Selatan?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penyelesaian hukum terhadap kasus penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang cacat hukum pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Baturaja Provinsi Sumatera Selatan dapat diselesaikan melalui 3 cara yaitu, penyelesaian secara administrasi oleh BPN, penyelesaian dengan Mediasi (Musyawarah ), dan penyelesaian melalui pengadilan. 2) Faktor yang menjadi penghambat penyelesaian hukum terhadap kasus penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang cacat hukum pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Baturaja Provinsi Sumatera Selatan yaitu tidak adanya kepastian biaya dan berapa lama waktu penyelesaian. Para pihak mempunyai bukti yang berbeda beda dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum. Khusus penyelesaian melalui pengadilan karena waktu yang lama untuk menunggu sidang dan putusan pengadilan. Kata Kunci : Penyelesaian Hukum , Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Cacat Hukum

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing, 1. Dr. Khalisah Hayatudddin, S.H., M.Hum. 2. Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.
Uncontrolled Keywords: Penyelesaian Hukum , Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang Cacat Hukum
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: PPS Hukum (S2)
Depositing User: Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited: 31 May 2021 07:02
Last Modified: 31 May 2021 07:02
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/16571

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.