FETY RAHMATULLAH, NIM. 91214116 (2016) HAK-HAK KREDITUR DALAM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIDAFTARKAN OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 91214116_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 91214116_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (967kB)

Abstract

Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak kreditur di dalam sebuah akta otentik dan akta dibawah tangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia dari perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur sangatlah jelas dan tegas sesuai undang-undang yang berlaku. Salah satunya hak-hak kreditur di dalam akta otentik maupun akta dibawah tangan. Akta otentik mempunyai hak istimewa dan kedudukan yang kuat didepan hukum dan eksekusinya dipersamakan dengan putusan pengadilan tetapi sebaliknya hak kreditur di dalam akta bawah tangan kekuatan didepan hukum sangatlah lemah untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia ketika terjadi wanprestasi diantara para pihak. Permasalahan yang akan dibahas adalah : 1. Bagaimana hak-hak kreditur tentang jaminan fidusia yang didaftarkan oleh notaris maupun yang menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia? 2. Apa akibat hukumnya jika suatu lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan objek jaminan fidusia? Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif, maksudnya penelitian ini yang menggambarkan, menjelaskan serta menganalisis data sekunder (data kepustakaan) dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data secara kualitatif dengan cara deskriptif analisis yaitu menganalisis sebagai peraturan perundang-undangan dan dokumen secara normatif untuk selanjutnya diambil kesimpulan sebagai berikut : 1. Hak-hak kreditur lebih kuat daripada debitur di dalam sebuah perjanjian atau kontrak yang telah mengandung perikatan diantara para pihak dan keduanya mempunyai hak dan kewajiban sesuai isi perjanjian tersebut. Kreditur mempunyai hak-hak istimewa untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia bersertifikat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (Notaris). maka dari itu, jika perjanjian itu terdapat wanprestasi maka kreditur bisa langsung mengeksekusi objek tersebut dengan catatan sertifikat jaminan fidusia itu sudah diterbitkan. Sertifikat fidusia yang sudah didaftarkan mempunyai hak eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan. 2. Akibat hukum yang timbul dari akta yang tidak didaftarkan oleh pejabat yang berwenang atau akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan yang sama seperti akta yang didaftarkan jaminan fidusia. Dengan tanpa adanya pendaftaran sertifikat bagi benda yang menjadi objek jaminan fidusia membawa kelemahan berupa tidak adanya perlindungan hukum bagi kreditor dan masyarakat umumnya, karena objek tersebut berada dibawah kekuasaan debitur.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pembimbing, 1. H. Erli Salia, SH, M.Hum 2. Hj. Yuliar Komariah, S.H., M.H.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	PPS Hukum (S2)
Depositing User:	Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited:	06 Apr 2021 06:06
Last Modified:	06 Apr 2021 06:06
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/15557

Actions (login required)

View Item