ALFAT MUBAROQ, NIM. 502016153 (2020) MEKANISME PENETAPAN HAK ATAS TANAH AKIBAT TANAH TERLANTAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502016153_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (708kB) | Preview
	Text 502016153_BAB II_SAMPAI_ BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (326kB)

Abstract

ABSTRAK MEKANISME PENETAPAN HAK ATAS TANAH AKIBAT TANAH TERLANTAR DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR Alfat Mubaroq Salah satu asas Hukum Pertanahan menyebutkan bahwa, asas bahwa tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri.Sudah sewajarnya apabila kita mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran rakyat demi mewijudkan cita-cita bangsa sesuai yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Namun, saat ini masih ada orang yang tidak memanfaatkan tanahnya secara maksimal karena dijadikan sebagai objek investasi sehingga terkesan tanahnya di terlantarkan.Penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya potensi ekonomi tanah) tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para pemegang hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji mekanisme peralihan hak atas tanah akibat tanah terlantar menurut peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta akibat hukum peralihan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah. Sejalan dengan ruanglingkup dan tujuannya, Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif.Pengumpulan data dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan (library research), dalam upaya memperoleh data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan hak atas tanah akibat tanah terlantar menurut Perarturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar adalah dengan empat tahapan yaitu Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, Identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar, Peringatan terhadap pemegang hak dan Penetapan tanah terlantar. Akibat hukum penetapan hak atas tanah terlantar bagi pemilik hak atas tanah yaitu adanya pemutusan hubungan hukum antara subjek pemegang hak atas tanah dengan objek tanah, kemudian tanah tersebut di kuasai kembali oleh Negara. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) serta di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Kata Kunci: Mekanisme, Penetapan, Tanah Terlantar.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, 1. Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. 2. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Mekanisme, Penetapan, Tanah Terlantar.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	25 Jun 2020 02:36
Last Modified:	25 Jun 2020 02:36
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7979

Actions (login required)

View Item