PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007

SARTIKA, NIM. 502016015 (2020) PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007. Skripsi thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG.

[img]
Preview
Text
502016015_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502016015_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (320kB)

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kegiatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan seseorang terekploitasi. Tindak pidana perdagangan orang setiap tahunnya mengalami peningkatan sehingga menjadim isu penting yang membutuhkan perhatian yang serius dalam penegakan hukum di indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif undang-undang republik indonesia nomor 21tahun 2007. Adapun permasalahan skripsi ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang dan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian data sekunder atau bahan pustaka yang telah dihimpun kemudian data-data tersebut dideskripsikan dalam bentuk narasi selanjutnya dianalisis secara kualitiatif. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana, Sanksi pidana terhadap pelaku tindakan perdagangan orang telah diatur dalam UU No. 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang. Batas maksimum dan batas minimum memberi keleluasaan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana bagi pelaku tindakan perdagangan orang. Terjadinya disparitas penjatuhan pidana pada dasarnya dimulai dari sanksi yang terdapat dalam UU No. 21 tahun 2007 Kata Kunci : pertanggungjawaban, pelaku, tindak pidana, perdagangan orang.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing, 1. Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum. 2. Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban,pelaku,tindak pidana,perdagangan orang
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 23 Jun 2020 07:02
Last Modified: 23 Jun 2020 07:02
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7938

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.