ABYAN NUGRAHA, NIM. 502015041 (2020) GUGATAN GANTI RUGI DALAM GUGATAN PERWAKILAN ATAS LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NO.32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502015041_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (635kB) | Preview
	Text 502015041_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)

Abstract

Mengenai bentuk penyelesaian sengketa Iingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang yang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Menurut ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 penyelesaian sengketa lingk:ungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yangbersengketa. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana gugatan ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undangno. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup? Dan Apakah bentuk ganti rugi dalam gugatan perwakilan atas lingkungan hidup menurut undang-undang no. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?. Jenis penelitian hukum ini adalah "penelitian hukum sosiologis"yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada diperpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum Dalam Menangani Dampak Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup yaitu: Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup bagi kepentingan sendiri, masyarakat dan demi kelestarian lingkungan sebagai penghasil limbah cair dan padat (sampah rumah tangga) yang masih sangatkurang (budaya dan kesadaran hidup bersih dan sehat). Lemahnya sumberdaya Manusia. Sumberdaya manusia di perkotaan, di lembaga pemerintah pusat dan di kalangan perguruan tinggi relatif sudah memadai. Namun demikian sumberdaya manusia di lembaga Pemerintah Daerah, di kalangan masyarakat dan berbagai sektor usaha yang potensia mencemari lingkungan hidup relatif masih lemah. Birokrasi yang tidak dimengerti oleh masyarakat untuk mendapatkan izin yang berwawasan lingkungan. Kurangnya sosialisasi dari instansi yang berwewenang mengenai dampak pencemaran lingkungan. Dan Peran Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menangani Dampak Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup yaitu Pemerintah telah melaksanakan kebijakan tentang lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009, dan setiap permasalahan yang di temukan terhadap lingkungan hidup tersebut telah dapat di selesaikan dengan baik.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	1. Atika Ismail, SH.,MH 2. Mulyadi Tanzili, SH.,MH
Uncontrolled Keywords:	Ganti Rugi, Gugatan Perwakilan, Lingkungan Hidup.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Perdata dan Pengadilan
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	11 Jun 2020 06:24
Last Modified:	11 Jun 2020 06:24
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7769

Actions (login required)

View Item