KEWENANGAN NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENERAPAN BEA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KAYUAGUNG

OSYE MAVHILIDA ANGGANDARRI, NIM 502016067 (2020) KEWENANGAN NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENERAPAN BEA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KAYUAGUNG. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502016067_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (624kB) | Preview
[img] Text
502016067_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (234kB)

Abstract

ABSTRAK KEWENANGAN NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENERAPAN BEA PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KAYUAGUNG Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kewenangan Notaris selaku PPAT BPHTB setelah dialihkan menjadi pajak daerah serta mengkaji peran PPAT untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah Ogan Komering Ilir Nomor 25 Tahun 2010 tentang Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Metode penelitian menggunakan jenis penelitian empiris (sosiologis) yang bersifat deskriptif yaitu merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa peranan Notaris selaku PPAT dalam penerapan BPHTB membantu para pihak agar dapat dilaksanakannya penandatanganan akta jual beli pada saat wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa Surat Setoran BPHTB (SSB). Setelah terjadinya kesepakatan dan dilakukan transaksi pembayarannya, pajak sesegera mungkin dibayar, kemudian diteliti kebenarannya agar akta yang dibuatnya dapat segera ditandatangani dan PPAT berkewajiban membantu dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB di Kota Kayugung yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai BPHTB, adanya batasan kewenangan PPAT dalam pembayaran BPHTB, tidak diketahuinya nilai transaksi oleh para pihak, dan adanya bukti pembayaran yang palsu. Kata Kunci: Kewenangan, Notaris, Pajak BPHTB

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: 1. M. Soleh Idrus, SH., MS 2. Heni Marlina, SH., MH
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Notaris, Pajak BPHTB
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 14 May 2020 03:49
Last Modified: 14 May 2020 03:49
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7652

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.