RIZKY AGUSTINI, NIM. 502016141 (2020) ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS SETELAH PURNABAKTI TERHADAP AKTA YANG PERNAH DIBUATNNYA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502016141_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 502016141_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban walaupun notaris tersebut telah purnabakti, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 65 UUJN. Perlindungan hukum bagi notaris telah diatur pada Pasal 66 UUJN, namun perlindungan hukum tersebut hanya berlaku bagi notaris aktif. Notaris yang telah purnabakti tetap harus bertanggung jawab atas akta yang pernah dibuatnya, namun Undang-Undang tidak mengatur perlindungan hukum bagi notaris yang telah purnabakti, sehingga dalam hal ini terdapat kerancuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang pertanggungjawaban notaris setelah purnabakti terhadap akta yang pernah dibuatnya, serta mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap notaris setelah purnabakti terhadap akta yang pernah dibuat. Sejalan dengan tujuannya, penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif. Pengumpulan data dititik-beratkan pada penelitian kepustakaan (library research), dalam upaya memperoleh data sekunder seperti peraturan perundang-undangan serta bahan hukum tersier yang relevan dengan judul skripsi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adalah Pertanggungjawaban notaris setelah purnabakti terhadap akta yang pernah dibuatnya sebagaimana disebut dalam Pasal 65 UUJN bahwa notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan dan dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Pertanggungjawaban hukum tetap kembali kepada pejabat yang membuat akta, dalam hal ini adalah notaris yang bersangkutan. Tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata, pidana dan administratif. Perlindungan hukum terhadap notaris setelah purnabakti adalah tidak ada, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 66 UUJN tentang pengawasan terhadap Notaris yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi Notaris di dalam menjalankan tugas dan jabatannya selaku Pejabat Umum. Namun Perlindungan hukum ini hanya berlaku pada notaris aktif. Kata Kunci: Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum, Notaris Purnabakti, Akta.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing: 1. Dr.Khalisah Hayatuddin, S.H., M. Hum 2. Hj. Siti Mardiyati, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum, Notaris Purnabakti, Akta
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	23 Mar 2020 04:53
Last Modified:	23 Mar 2020 04:54
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/7377

Actions (login required)

View Item