ARY DARMAWAN, NIM. 502015272 (2019) DASAR PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN ELEKTRONIK DITINJAU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 780/PID.SUS/PN.PLG). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502015272_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (729kB) | Preview
	Text 502015272_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)

Abstract

Salah satu dampak negatif dari keberadaan Undang-Undang ITE tersebut yaitu pemalsuan dokumen. Pemalsuan dokumen ini dapat berupa dokumen pribadi (dokumen yang menyangkut kepentingan perorangan, contohnya Akte kelahiran, Kartu Keluarga, STTB, Piagam, KTP, SIM, Surat Nikah, dan lain-lain); dokumen niaga (dokumen yang berkaitan dengan perniagaan, contohnya cek obligasi, kuitansi, wesel, saham, dan lain-lain). Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: Apa itu tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ? Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik ? Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat kualitatif dengan pendekatan normatif . Metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sebab itu sering disebut “penelitian kepustakaan”. Dalam peneltian ini, penulis ingin menemukan dan memahami gejala-gejala yang diteliti dengan cara penggambaran yang jelas untuk mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya pemalusan dokumen elektronik adalah Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. diatur dalam pasal 35 undang undang nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dan ditambah dalam undang undang 19 tahun 2016 tentang ITE dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah Kata kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Dokumen Elektronik

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	pembimbing : 1. Dr.Muhammad Yahya Selma SH.,MH
Uncontrolled Keywords:	Kata kunci : Tindak Pidana, Pemalsuan, Dokumen Elektronik
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Acara Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	13 Nov 2019 04:57
Last Modified:	13 Nov 2019 04:57
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/6004

Actions (login required)

View Item