KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA

MUHAMMAD ARIVAI, NIM. 502015409 (2019) KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502015406_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
502014406_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (327kB)

Abstract

ABSTRAK KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO.50 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN AGAMA Muhammad Arivai Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah unsur-unsur sengketa syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama? dan Bagaimanakah kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah menurut undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama? Jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada di perpustakaan. Tipe penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan. Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Kriteria sengketa ekonomi syariah yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Agama adalah transaksi syariah, rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisi, rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu. Definisi syarat adalah “sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar’i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang Ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada dan Kedudukan Pengadilan Agama dalam penyelesaian ekonomi syariah menurut undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan pilihan bagi pencari keadilan dalam penyelesaian sengketa bisnis (ekonomi) syariah. Hal ini akan dicapai keselarasan antara hukum materiil yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dengan lembaga peradilan agama yang merupakan representasi lembaga peradilan Islam, dan juga selaras dengan aparat hukumnya yang beragama Islam serta menguasai hukum Islam. Kata Kunci : Pengadilan Agama, Sengketa, Ekonomi Syariah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. MULYADI TANZILI.SH.,MH
Uncontrolled Keywords: Pengadilan Agama, Sengketa, Ekonomi Syariah.
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 02 Oct 2019 03:51
Last Modified: 02 Oct 2019 03:51
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5558

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.