YUNITA RANI PUSPITA DEWI, NIM. 502015288 (2019) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DIFORMULASIKAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERPAJAKAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502015288_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (507kB) | Preview
	Text 502015228_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (234kB)

Abstract

Diaturnya ketentuan sanksi administratif maupun sanksi pidana dalam peraturan perpajakan di Indonesia memperlihatkan pelanggaran terhadap norma perpajakan dapat dijatuhi sanksi. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum pidana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam upaya menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan, dan juga untuk mengetahui dan memahami kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian dipahami kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan di bidang perpajakan adalah menciptakan keterpaduan dalam kebijakan hukum pidana yang diterapkan yang dampaknya tidak akan mempersulit aparat penegak hukum dalam mengaplikasikannya dalam perundang-undangan perpajakan. Unsur imperative yang terdapat dalam perundangan perpajakan, hendak dituangkan suatu prinsip bahwa penggunaan sanksi pidana hendaknya tetap memperhatikan prinsip subsidiaritas. Dalam arti jenis pidana yang lebih berat baru digunakan apabila jenis sanksi pidana lainnya yang lebih ringan dipandang kurang sesuai atau tidak dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Kebijakan penerapan hukum pidana terhadap pelanggaran-pelanggaran di bidang perpajakan dapat dikenakan ketentuan dalam undang-undang korupsi. Selama ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sangat beralasan. Hal tersebut berpijak pada pola pemikiran atau kebiasaan dan aparat penegak hukum sendiri dalam melihat suatu delik. Selama ini aparat penegak hukum dalam tugasnya adalah sekedar asumsi dan fakta di bawah peraturan perundangundangan yang hendak diterapkan. Jadi mencocokan fakta-fakta dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Cara berfikir demikian pula menyebabkan sangat luwesnya penerapan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, mengenai delik korupsi dalam merumuskan suatu perbuatan pidana, khususnya dalam pelanggaran dibidang perpajakan. Kata kunci: Kebijakan hukum pidana dalam perundangan perpajakan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, Mona Wulandari,S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan hukum pidana dalam perundangan perpajakan.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	12 Sep 2019 05:04
Last Modified:	12 Sep 2019 05:04
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5017

Actions (login required)

View Item