TIARA PUTRI UTAMI, NIM. 502015201 (2019) ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN WARALABA DI STARBUCKS PALEMBANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502015201_BAB I_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Download (676kB) | Preview
	Text 502015201_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (680kB)

Abstract

Ekspansi dunia bisnis telah menembus batas ruang, waktu, dan teritorial suatu negara. Salah satu terobosan yang dilakukan oleh pelaku bisnis adalah pengembangan usaha melalui sistem franchise yang di Indonesia diistilahkan dengan waralaba. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba memberikan definisi waralaba adalah hak khusus yang dimiliki orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Di Indonesia aturan hukum mengenai waralaba (franchise) belum lengkap, mengingat pengaturan mengenai undang-undang belum tersentuh oleh pemerintah. Hal ini diperlukan untuk menghindari pelaku usaha waralaba dari kerugian yang tidak diinginkan karena belum lengkapnya pengaturan hukum yang melindungi mereka. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana perlindungan hukum pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee) di Starbucks Rajawali Palembang dan apakah upaya hukum yang dapat di lakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian waralaba di Starbucks Rajawali Palembang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada bisnis franchise di Starbucks Kota Palembang dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam bisnis franchise serta upaya hukum yang dapat dilakukan jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang waralaba, waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian istimewa bagi para pihak yang terikat didalamnya, karena berkaitan dengan hak-hak kekayaan intelektual yang teltelah terdaftar. Kata kunci : Perjanjian Waralaba, Hak Merek dan Indikasi Geografis.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, Heny Marlina, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Perjanjian Waralaba, Hak Merek dan Indikasi Geografis.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	10 Jul 2019 04:27
Last Modified:	10 Jul 2019 04:27
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4601

Actions (login required)

View Item