AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016

RESTU WICAKSONO, NIM. 502014449 (2019) AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
502014449_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (388kB) | Preview
[img] Text
502014449_BAB II SAMPAI BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (396kB)

Abstract

Banyaknya masyarakat yang ikut dalam arisan online belakangan ini. Sehingga perlu untuk dibahas karena dalam pelaksanaan arisan online terkadang pada prakteknya terdapat pihak-pihak yang melakukan wanprestasi (cidera janji) terhadap perjanjian dalam arisan online. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode Yuridis Normatif. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Hak dan Kewajiban para pihak berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2016 ? 2. Bagaimana Tanggung Jawab seorang Bandar Arisan Online jika terjadi wanprestasi ? Teknik pengolahan data dititikberatkan kepada penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Hak dan Kewajiban bandar dan peserta dalam arisan online berdasarkan UU nomor 19 tahun 2016, menurut KUHPerdata arisan online merupakan perjanjian pinjam meminjam dimana dijelaskan pada pasal 1754 KUHPerdata bahwa pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan keadaan yang sama pula. Artinya Hak dan Kewajiban dalam arisan sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam. Hak dan Kewajiban arisan online menurut UU ITE ialah dalam Pasal 17 Ayat 2 UU tersebut dijelaskan bahwa penyedia Informasi Elektronik harus menyediakan dan memberikan informasi yang benar serta beritikad baik dalam melakukan transaksi elektronik serta pada elektronik yang mengikat para pihak. 2. Tanggung jawab bandar arisan jika terjadi wanprestasi ialah menurut pendapat MA pada Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pd/2006. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat hubungan hukum antara peserta dan pengurus dalam suatu arisan yang disepakati bersama. Hubungan arisan tersebut timbul karena perjanjian. Dari perjanjian itu muncul hak dan kewajiban. Peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan sedangkan pengurus berkewajiban membayar kepada peserta apabila peserta mendapatkan motel arisan. Bandar arisan berkewajiban bertanggung jawab terhadap jalannya arisan apabila diberi uang intensif oleh para anggota dan apabila bandar arisan hanya memfasilitasi jalannya arisan saja maka ia tidak dapat dipertanggung jawab atas yang dilakukan anggotanya. Kata Kunci : Akibat Hukum, Arisan Online, Perjanjian Arisan Online

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing, Hendri S, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords: Akibat Hukum, Arisan Online, Perjanjian Arisan Online
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User: Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited: 04 Jul 2019 03:55
Last Modified: 04 Jul 2019 03:55
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4587

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.