PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESORT MUSI BANYUASIN (POLRES MUBA) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (UPAL)

EMIR MAHARTO BUSTAROSA, NIM. 91216049 (2018) PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN RESORT MUSI BANYUASIN (POLRES MUBA) TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG RUPIAH PALSU (UPAL). Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
91216049_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (1MB) | Preview
[img] Text
91216049_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (865kB)

Abstract

Kejahatan terhadap Mata Uang, terutama pemalsuan uang, dewasa ini semakin merajalela dalam skala yang besar dan sangat merisaukan, terutama dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pemalsuan uang yang dapat mengancam kondisi moneter dan perekonomian Nasional. Oleh sebab itu perlu penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu, Polres Musi Banyuasin telah melakukan penegakan hukumm terhadap tersangka pelaku tindakpidana pengedaran uang rupiah palsu.Adapun permasalahan dalamt tesisini adalah Bagaimana penegakan hukum Oleh Kepolisian Resort Musibanyuasin terhadap tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu ?dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum oleh kepolisian Resort Musi Banyuasi nterhadap tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu ?Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa penegakan hukum oleh kepolisian Resort Musi Banyuasin terhadap tindak pidana pengedaran uang rupiah palsu telah dilakukan penangkapan dan penyidikan terhadap tersangka pelaku pengedar uang rupiah palsu yang mana tersangka SAM Bin S dikenakan Pasal 36 ayat (3 ) Undang-Unang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang da nPasal 2 ayat (1) UU Drt, No.12 Tahun 1951. Sedangkan IL Bin HM diancam dengan ketentuan Pasal 36 ayat(2 dan 4)Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang. Berkas kedua tersangka telah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan keKejaksaan Negeri Sekayu untuk proses hukum selanjutnya. Adapun faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedara nuang rupiah palsu ada lahan antara lain kurangnya pemahaman aparat kepolisian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada dan kurangnya sarana/fasilitas serta anggaran dan operasional kepolisian dalam melakukan proses penyidikan dan lain-lain. Kata Kunci :Penegkan Hukum, Tindak pidana, Uang Rupiah Palsu.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing, 1. Dr. Erlia Salia, S.H., M.H. 2. Dr. Holijah, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Penegkan Hukum, Tindak pidana, Uang Rupiah Palsu.
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: PPS Hukum (S2)
Depositing User: Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited: 02 Jul 2019 04:01
Last Modified: 02 Jul 2019 04:01
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4575

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.