PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM YANG MELAKUKAN PRAKTIK ILEGAL PEMASANGAN KAWAT GIGI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DI KOTA PALEMBANG

NANDA KAMILA SALIM, NIM. 91216141 (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM YANG MELAKUKAN PRAKTIK ILEGAL PEMASANGAN KAWAT GIGI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DI KOTA PALEMBANG. Masters thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

[img]
Preview
Text
91216141_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (2MB) | Preview
[img] Text
91216141_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (855kB)

Abstract

Latar belakang dalam penelitian ini adalah tindakan ilegal pemasangan kawat gigi oleh para tukang gigi, perawat gigi, dan oknum yang tidak behubungan dengan kesehatan gigi ini jelas menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimanapenegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi?; dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi belum optimal dilakukan, sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dimana pasal 77 Undang-undang No. 29 tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuklain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun, proses penegakan hukum yang berjalan hanya sebatas proses penyidikan saja, sedangkan proses penyelidikannya belum dapat dilakukan karena kurangnya alat bukti dan saksi; dan 2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi, antara lain; a) Kurangnya kesadaran masyarakat seperti tidak adanya pengaduan dari korban pemasangan kawat gigi; b) Konsumen tergiur oleh harga terjangkau/murah, masyarakat mengungkapkan bahwa memakai kawat gigi yang bukan dengan dokter biaya yang dia keluarkan sangat jauh lebih murah; c) Kurangnya sumber daya manusia Dinas Kesehatan untuk terus memantau pergerakan praktik ilegal pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi; dan d) Tidak adanya kerja sama yang baik antara masyarakat, petugas dan penegak hukum untuk membasmi praktik ilegal. Kata Kunci: penegakan hukum, praktik ilegal, pemasangan kawat gigi

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: Pembimbing, 1. Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag. 2. Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: penegakan hukum, praktik ilegal, pemasangan kawat gigi
Subjects: Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions: PPS Hukum (S2)
Depositing User: Mahasiswa Program Pascasarjana
Date Deposited: 26 Jun 2019 02:35
Last Modified: 26 Jun 2019 02:35
URI: http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4559

Actions (login required)

View Item View Item

is powered by EPrints 3 which is developed by the School of Electronics and Computer Science at the University of Southampton. More information and software credits.