ELSY PANDORA, NIM 502015228 (2019) AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502015228_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (376kB) | Preview
	Text 502015228_BAB II_SAMPAI BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (307kB)

Abstract

ABSTRAK AKIBAT HUKUM TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TIDAK MENGEMBALIKAN KERUGIAN NEGARA Elsy Pandora Korupsi sebenarnya bukan istilah baru dalam persoalan hukum, korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara, yang mana perbuatan tersebut dikategorikan pidana. Permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara serta proses pengembalian kerugian negara berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menitik beratkan pada keandalan data sekunder atau bahan pustaka yang telah dihimpun, kemudian data-data tersebut dideskripsikan dalam bentuk narasi, selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan pola pikir deduktif yang mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam bahasan ini kasus tindak pidana korupsi adalah kejahatan yang luar biasa karena dapat merugikan beberapa pihak bahkan dapat merugikan negara di sektor ekonomi dalam jumlah yang besar. Perihal penerapan sanksi hukumnya diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dapat disimpulkan bahwa akibat hukum terpidana tindak pidana korupsi yang tidak mengembalikan kerugian negara yaitu berupa denda dan uang pengganti sedangkan proses pengembalian kerugian negara berdasarkan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidan dan instrumen perdata. Kata Kunci : tindak pidana, korupsi, terpidana, kerugian negara.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords:	tindak pidana, korupsi, terpidana, kerugian negara.
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Pidana
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	18 Jun 2019 06:50
Last Modified:	18 Jun 2019 06:50
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4522

Actions (login required)

View Item