ANNISA ERIYANTI, NIM. 502015252 (2019) KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Preview	Text 502015252_BAB I_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (717kB) | Preview
	Text 502015252_BAB II_SAMPAI_BAB TERAKHIR.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)

Abstract

Reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998 diikuti dengan perubahan UUD Negara Republik Indonesia 1945 amandemen I-IV, yang diikuti dengan perubahan sistem ketatatanegaraan RI. Pasca perubahan UUD 1945, dengan melihat pada UUD 1945 dan UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dalam konteks kelembagaan sebenarnya sistem perwakilan Indonesia terdiri dari dua lembaga, yaitu DPR dan DPD. Sebagaimana lembaga perwakilan baru dalam sistem ketatatnegaraan di Indonesia, sulit untuk memahami argumen mengenai peran ideal DPD dalam kedudukannya, terutama dibidang proses legislasi karena DPD memang jauh dari ideal lembaga perwakilan. Hasil amandemen UUD 1945 belum menerapkan bikameral, karena DPD tidak mempunyai fungsi-fungsi lembaga perwakilan, yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran. Sedangkan keseluruhan pengambilan keputusan dilakukan oleh DPR. Dengan lemahnya kedudukan dan peran DPD dalam pembuatan undang- undang, maka tidak dapat dipungkiri dan sulit diharapkan DPD mampu mengemban fungsi legislasi untuk kepentingan daerah. Hal ini dapat menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah, sebab keterbatasan wewenang DPD dalam pembuatan undang-undang yang mana sebatas hanya dalam mengajukan rancangan undang-undang tertentu kepada DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang untuk dibahas dan disetujui bersama Presiden, sedangkan DPD hanya ikut memberikan dan mengajukan rancangan undang-undang tersebut, tetapi tidak ikut menyetujui rancangan undang-undang tersebut menjadi undang-undang. Kata kunci : Fungsi, Wewenang DPD, dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	Pembimbing, Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
Uncontrolled Keywords:	Fungsi, Wewenang DPD, dan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Subjects:	Ilmu Hukum > Hukum Konstitusional dan Administratif
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum (S1)
Depositing User:	Mahasiswa Fakultas Hukum
Date Deposited:	18 Jun 2019 06:50
Last Modified:	18 Jun 2019 06:50
URI:	http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/4521

Actions (login required)

View Item